Bisnis.com, JAKARTA- Sekretariat Bersama (Sekber) Mitra Praja Umum meminta Pemerintah untuk memberikan alokasi khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penyelenggaran program.
Forum kerjasama daerah MPU ini terdiri dari 10 provinsi, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Adapun bidang yang dikerjasamakan oleh forum ini tidak hanya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan di daerah yang saling berbatasan, namun telah berkembang dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan daerah seperti bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Ketua Pelaksana Harian Sekber MPU Suwarno mengatakan dalam melaksanakan program MPU yang telah dirapatkan oleh para Gubernur itu seringkali mengalami kendala karena keterbatasan anggaran.
"Anggaran yang selama ini ada untuk pelaksanaan program MPU berasal dari hibah para anggota," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (28/11)
Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah kepada forum MPU ini senilai Rp1 miliar. Besaran hibah itu tergantung program yang akan dilaksanakan.
"Program itu diajukan dan dilaksanakan oleh daerah yang mengajukan. Hibah pun yang hanya ngasih Pemerintah DKI karena dianggap mampu," katanya.
Terkadang, pelaksanaan program antar daerah itu tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang tak ada.
Dia menyakini apabila ada anggaran khusus untuk forum MPU ini dapat membantu Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi. MPU, lanjutnya merupakan forum yang menjembatani otonomi antar daerah.
"Ini yang forum antar provinsi. Kami tau masalahnya tiap provinsi dan saling bekerja sama dalam pembangunan daerah. Kalau ini didukung dengan anggaran, dapat membantu kerja pak Jokowi," ucapnya.
