Bisnis.com, JAKARTA -- Kisruh di Partai Golkar memancing munculnya pernyataan Menkopolhukam yang meminta agar Polri tidak memberi izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali.
Terkait pernyataan itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan bahwa Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno terkait Musyawarah Nasional Partai Golkar, tidak mencampuri urusan internal partai tersebut.
"Menkopolhukam mengeluarkan pernyataan itu dalam rangka melihat situasi politik, hukum dan keamanan secara luas," kata Patrice di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Patrice menilai Menkopolhukam boleh memberikan saran terkait kondisi politik, hukum, dan keamanan melihat suasana partai politik besar seperti Golkar.
Menurut dia, suasana ribut selama tiga hari saja bisa merugikan semua pihak, karena itu pernyataan Menkopolhukam dalam konteks tersebut.
"Bukan maksud mencampuri atau membela salah satu pihak di internal Golkar," ujarnya.
Dia mengatakan apabila kekisruhan terjadi maka akan berdampak pada keamanan nasional.
Menurut dia, apabila Munas dihadiri 1.000 orang ditambah peninjau yang berkumpul di satu titik, lalu siapa yang menjamin keamanannya.
"Lalu kalau ada perkelahian siapa yang bisa menjamin keamanannya. Itu yang harus dipikirkan," ucapnya, menegaskan.
Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno pada Selasa (25/11) meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.
Menurut Tedjo, pemerintah tidak mau mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia, jika terjadi kekacauan dalam penyelenggan Munas Golkar seperti yang terjadi pada rapat pleno di DPP Partai Golkar Selasa (25/11).
Tedjo mengatakan hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah waktu pelaksanaan Munas Golkar bersamaan dengan musim libur menjelang akhir tahun 2014.
Menurut dia, apabila kekacauan terjadi maka hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.
