Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan DPR dan anggota Komisi II melakukan inspeksi mendadak di kantor Kementerian Dalam Negeri Jl Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2014) pagi.
Sidak bertujuan untuk melihat proyek e-KTP yang dihentikan sementara oleh Kemendagri karena sejumlah alasan. Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menilai butuh evaluasi menyeluruh proyek e-KTP karena pengembangan aplikasinya dilakukan di luar negeri.
Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hasil sidak anggota DPR menemukan server e-KTP di kantor Kemendagri. Sebelumnya server itu menjadi pergunjingan karena disebut-sebut berada di luar negeri.
"Jadi tidak benar keterangan Mendagri server itu di luar negeri. Saya liat sendiri fisik server itu ada," katanya di Gedung DPR Senayan.
Server e-KTP, lanjutnya terbagi dalam beberapa lokasi, yang paling besar server di Kemendagri Jl Medan Merdeka Utara berkapasitas 600 terabyte. Kemudian di Kalibata 37 terabyte dan server cadangan berada di Batam.
"Jadi sebaiknya mendagri jangan blusukan kemana-mana dulu. Blusukan ke kantornya sendiri untuk melihat di kantornya ada apa di kantornya. Ternyata di kantornya ada namanya server," jelasnya.
Dengan temuan tersebut, Fadlizon berpendapat tidak ada alasan untuk menghentikan proses percetakan e-KTP karena tidak ada alasan yang signifikan.
"Jangan-jangan ini untuk mencari proyek baru. Jadi tidak ada alasana signifikan. Kita coba e-KTP, data matching," ujarnya.
Sejauh ini sudah dicetak 145 juta lembar e-KTP dan yang direkam mencapai 172 juta. Yang perlu diperbaiki adalah keterlambatan distribusi. DPR berharap e-KTP menjadi single identity card.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
