Bisnis.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon secara pribadi tetap menolak wacana penaikan harga Bahan Bakar Minyak walaupun partainya merupakan pendukung pemerintah.
Anggota DPR yang sudah 10 tahun menaungi Komisi VII bidang energi tersebut konsisten dengan prinsipnya bahwa jika pemerintah belum melakukan perubahan di sektor energi tetap melakukan penolakan.
Bahkan ia tidak takut jika PDI Perjuangan akan memberikan sanksi atas pendapatnya tersebut.
"Ini soal prinsip, kenapa dikasih sanksi? Kalau partai berpikir sanksi silakan saja. Ini bukan sikap politik yang intangible, abstrak, ini jelas, [harus ada] ada kebijakan yang jelas menangani sektor energi," katanya di komplek DPR RI Jakarta, Senin (10/11/2014).
Sebelumnya politikus TB Hasanuddin mengingatkan kepada para kader partai yang menolak kebijakan penaikan harga BBM bisa berubah pikiran. Secara logika sebagai partai kubu pemerintah semestinya mendukung kebijakan itu, bukan justru sebaliknya.
Effendi memaparkan pada dasarnya ia setuju penaikan harga BBM asalkan pemerintah melakukan terobosan pada sektor energi.
Di antaranya penataan niaga minyak, pembubaran Petral, pembubaran SKK Migas, konversi energi, perbaikan sarana transportasi publik, mengerem laju pertumbuhan otomotif dan sebagainya.
Selain itu pemerintah diminta membuka neraca Pertamina agar diketahui berapa harga setiap liter yang dibeli dari importir minyak, sekaligus menyebutkan siapa importirnya.
Effendi berharap jangan sampai orang lama masuk lagi di kandang pemerintahan Jokowi-JK yang hanya sekedar meraup keuntungan.
"Kenyamanan konspirasi penguasa dan pengusaha yang mendapat margin ini yang nyaman. Jangan membuat alih-alih semua dalil BBM bersubsidi menjadi penyebab [APBN bengkak]. Dia adalah akibat yang sekian lama tidak ditangani serius," jelas Effendi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
