Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat di Gorontalo menyesalkan pengangkatan mantan narapidana sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Sekjen LSM Serikat Pemuda Anti Korupsi Provinsi Gorontalo, Ahmad Fajrin mengungkap dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada 3 November, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Gorontalo Utara dipimpin oleh Sekdakab Ismail Patamani mengakui penempatan pejabat mantan napi, lebih kepada pertimbangan kemanusiaan.
" Apa jadinya pemerintahan daerah ini jika penempatan pejabat baik struktural maupun fungsional, hanya dilakukan berdasarkan hati nurani dan bukan prestasi. Apalagi pejabat yang ditempatkan ternyata pernah dipidana karena kasus korupsi," jata Fajrin.
Dia berharap Pemkab mengkaji ulang penempatan pejabat eselon agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2005 bahwa sekurang-kurangnya pejabat eselon yang menempati jabatan struktural maupun fungsional, memiliki peringkat atau prestasi kerja yang baik.
Sehingga para mantan narapidana sebaiknya tidak lagi ditempatkan pada jabatan strategis seperti Kepala Dinas, apalagi mereka yang pernah melakukan tindakan korupsi. "Tentunya kebijakan ini akan merusak citra pemerintah daerah ditambah lagi kepercayaan publik akan hilang," ujarnya. (ant/yus).
