Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan ada tujuh hal yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait dengan pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden.
"Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/10/2014).
Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu, pertanyaan dari masyarakat itu banyak dimunculkan di media cetak maupun sosial media beberapa hari terakhir ini.
Pertama, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan menteri untuk duduk dalam kabinet Jokowi karena mengapa beberapa hari ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ibas menyebutkan kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kedua, merestrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku sejak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian. Apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut?
Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau "adjustment" dengan struktur yang baru tersebut.
Ketiga, restrukturisasi secara mendasar kabinet Jokowi memiliki implikasi yang besar terhadap APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015.
"Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Keempat, dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945.
Menurut Ibas, bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.
Kelima, mengapa Kementerian Kehutanan digbungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup? Karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan.
"Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," ujarnya seperti dikutip Antara.
Keenam, menurut informasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logikanya apabila keputusan itu benar dan Presiden Jokowi harus bisa menjelaskannya.
Ketujuh, menurut informasi di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama, yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet.
Dia mempertanyakan bagaimana pembagian tugasnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan tumpang-tindih fungsi dan tugas pokok.
"Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau, orang harus menyesuaikan organisasi," katanya.
DIJAWAB LANGSUNG JOKOWI
Ibas menegaskan ketujuh pertanyaan publik itu yang sebaiknya bisa dijawab langungsung oleh Presiden Jokowi.
Menurut informasi yang diperoleh Bisnis.com, pengumuman nama menteri di jajaran kabinet Jokowi-JK atau Kabinet Indonesia Hebat dijadwalkan pada Minggu (26/10/2014) pukul 14.00 WIB.
Kabinet akan langsung bersidang beberapa jam usai dilantik. Pelantikan menteri dan sidang kabinet perdana Jokowi dijadwalkan berlangsung Senin (27/10/2014).
Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menyebutkan Jokowi berencana memimpin sidang kabinet pertama pada pukul 14.00 WIB besok.
Sebanyak 34 anggota kabinet yang baru harus langsung siap bekerja beberapa jam usai dilantik. Pelantikan menteri dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.00 WIB di Istana Merdeka.
“Jadi tidak perlu ada upacara macam-macam di kementerian masing-masing karena Presiden langsung lakukan sidang kabinet saat itu dan hari Selasa menteri langsung bekerja,” tutur Andi.
Andi mengungkapkan calon Menteri Sekretaris Negara dan calon Kepala Bappenas di kabinet Jokowi bahkan sudah mulai bekerja sejak beberapa hari yang lalu.
Calon Mensesneg bertugas menyiapkan pelantikan dan Keppres pengangkatan menteri, sedangkan calon Kepala Bappenas sibuk menyiapkan materi sidang kabinet perdana.
