Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkot Makassar Pacu Infrastruktur Sanitasi

Pembangunan infrastruktur sanitasi Kota Makassar bakal dipacu tahun depan dengan mengoptimalkan program hibah sanitasi dari Australia melalui lembaga AIIGS.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pembangunan infrastruktur sanitasi Kota Makassar bakal dipacu tahun depan dengan mengoptimalkan program hibah sanitasi dari Australia melalui lembaga AIIGS.

Berdasarkan rencana, indrastruktur tersebut mencakup seluruh item mulai dari pembangunan sanitasi komunal hingga fasilitas pengelolaan air limbah rumah tangga dan persampahan.

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal mengemukakan perencanaan tersebut dilakukan untuk menekan kecenderungan masyarakat pada sejumlah titik terkhusus daerah padat dan kumuh yang masih memanfaatkan kanal atau sungai sebagai sarana pembuangan BAB.

"Pembangunan sanitasi terpusat ini juga akan menyasar wilayah pesisir yang memang masih banyak belum memiliki fasilitas sanitasi. Selain itu, penyediaan air bersih menjadi bagian program kami juga," katanya, Kamis (23/10/2014).

Adapun, Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (AIIGS) akan menyalurkan pembiayaan untuk seluruh infrastruktur sanitasi yang dibangun Pemkot Makassar melalui sejumlah tahapan verifikasi.

Secara nasional, AIIGS akan menyalurkan dana hingga Aus$40 juta untuk proyek sanitasi kepada 43 pemerintah kabupaten/kota di Tanah Air termasuk diantaranya adalah Pemkot Makassar.

Menurut Rizal, pada tahun depan fasilitas akses sanitasi yang direncanakan akan dibangun sekitar 1.520 unit yang tersebar di beberapa wilayah Makassar dengan memprioritaskan wilayah padat penduduk dan pesisir.

Terkait program kerjasama dengan AIIGS, lanjutnya, mekanisme yang digunakan dengan adalah output based aid, di mana seluruh infrstruktur sanitas yang dibangun Pemkot Makassar bakal digantikan oleh lembaga hibah Autralia tersebut.

Nur Fadrina Mourbas, Program Officer Water and Sanitation for Indonesia IndII, mengatakan khusus di Sulawesi Selatan, bantuan hibah indrastruktur sanitasi juga akan diberikan kepada Pemkab Selayar dan Pemkab Maros.

Menurutnya, proses penggantian dana pembangunan sanitasi oleh pemerintah daerah dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemen PU, di mana selanjutnya dana hibah akan ditransfer oleh Kementerian Keuangan.

"Dana hibah ini memang sengaja tidak diberikan lebih awal, tujuannya agar seluruh pemda penerima hibah memiliki komitmen pada sektor sanitasi dan mengoptimalkan kinerja pada sektor air bersih, lingkungan dan kesehatan," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Amri Nur Rahmat
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper