Bisnis.com, YOGYAKARTA-- Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta mengkhawatirkan situasi perang tarif seiring dengan pesatnya pertambahan jumlah kamar hotel di Yogyakarta.
Ketua PHRI DIY Istidjab M/ Danunegoro mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada para pengusaha dan pengelola hotel di Yogyakarta agar memenuhi ketentuan batas bawah tarif kamar hotel berbintang yang telah dikeluarkan pada tahun lalu.
Namun demikian, lanjutnya, pada kenyataannya masih ada pengusaha dan pengelola hotel yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan memberikan tarif lebih rendah kepada tamu hotel. Hal itu terutama terjadi ketika hotel menerima kunjungan tamu dalam jumlah besar (grup).
“Persaingan menjadi tidak sehat. Daripada kosong sementara kan butuh pemasukan,” ujar Istidjab kepada Harian Jogja di Jogjakarta, Rabu (22/10).
Dia memaparkan batas bawah tarif kamar hotel bintang lima ditetapkan sebesar Rp500.000 per malam. Tarif kamar hotel bintang empat ditetapkan minimal Rp400.000 per malam. Tarif kamar hotel bintang tiga minimal Rp300.000 per malam.
Tarif kamar hotel bintang dua minimal Rp250.000 per malam dan tarif kamar hotel bintang satu minimal Rp150.000 per malam.
“Kalau tarif atas nya terserah mau berapa. Tarif batas bawahnya ditentukan. Tapi kenyataannya masih ada yang memberi harga di bawah itu. Terutama ketika ada tamu grup seperti MICE,” katanya.
Menurut dia, perang tarif terjadi karena hotel berlomba-lomba menawarkan harga rendah untuk menarik minat tamu menginap. Hal itu terjadi sebagai dampak dari pesatnya pertambahan jumlah hotel baru yang tidak diiringi dengan pertambahan pangsa pasar wisatawan.
Dia menyebutkan pemerintah telah mengeluarkan izin untuk pembangunan 100 hotel. Sebagian si antaranya sudah mulai beroperasi sementara sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan.
Hanya saja, lanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, tidak mengalami peningkatan berarti.
Menurut dia, perlu ada kerjasama antara berbagai stakeholder di bidang pariwisata dan budaya untuk menggenjot sektor pariwisata di DIY sehingga berdampak pada naiknya tingkat kunjungan turis dan tamu hotel.
Jika tidak, dia khawatir perang tarif antara pengusaha hotel di DIY, khususnya Kota Jogja, akan terus berlanjut.
“Ini [perang tarif] bisa berlanjut kalau tidak ada sinergitas antara Pemprov dan Pemkot, dinas-dinas, dan asosiasi-asosiasi di bidang pariwisata dan budaya untuk mempromosikan dan mendorong sektor pariwisata di Yogyakarta,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
