Bisnis.com, JAKARTA—Wacana penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tentu akan merampingkan koordinasi. Tapi belum tentu kemajuan yang akan tercipta lebih besar ketimbang kemunduran yang ada.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari menyatakan mengacu kepada pengalaman pada periode lampau, penggabungan dua kementerian butuh waktu lebih dari setahun untuk menuntaskan segala hal terkait administrasi.
“Sebetulnya untuk fungsi pemerintahan penggabungan itu bagus tetapi birokrasi dan administrasinya yang sulit karena budaya kerja Kemendag dan Kemenperin berbeda,” tuturnya, Selasa (22/10/2014).
Penyelesaian administrasi secara teori bisa selesai dalam waktu enam bulan hingga setahun. Tapi kenyataan di lapangan jangka waktu ini sukar tercapai. Dengan kata lain seluruh hal terkait administrasi bisa memakan waktu lebih dari 12 bulan.
Selain itu, juga harus dilakukan penyelarasan budaya kerja di antara dua kementerian.
Hal ini tak mudah mengingat bakal dilakukan perampingan struktur kepegawaian.
Separuh dari jabatan setingkat direktorat jenderal dan sekretariat jenderal di Kemenperin kemungkinan hilang.
“Penggabungan ini ya kemajuan juga kemunduran. Kalau di dunia memang biasanya perindustrian dan perdagangan digabung, sehingga kebijakannya menjadi satu,” ucap Ansari.
Namun jika Indonesia kembali mengadopsi konsep tersebut dikhawatirkan menteri bersangkutan sulit fokus terhadap pengembangan industri.
Pucuk pimpinan akan disibukan mengurus bidang perdagangan domestik maupun internasional.
Padahal masih banyak tersisa pekerjaan rumah yang membeli industri di dalam negeri sendiri.
Konsentrasi kementerian dikhawatirkan lebih tersita untuk hal yang bersifat jangka pendek dan menengah.
“Pengalaman sebelumnya yang bersifat jangka panjang kurang menjadi prioritas. Padahal berbagai aspek terkait industri itu jangka panjang, misalnya jaminan ketersediaan bahan baku,” tutur Ansari.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Sumber Daya Manusia Benny Soetrisno berpendapat bisa saja penggabungan tersebut diterapkan. Tapi pemerintah harus siap dengan periode transisi yang setidaknya memakan waktu setahun.
“Yang penting penggabungan kementerian fokus kepada investasi dan perdagangan ke luar,” ujarnya.
Selain perkara yang terkait investasi dan perdagangan ke luar negeri sebaiknya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur, tambahnya.
