Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPR Setya Novanto mengatakan institusinya telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo mengenai perubahan dan penambahan jumlah kementerian di Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
"Saya baru saja menerima surat dari Presiden Joko Widodo tertanggal 21 Oktober surat itu mengajukan penambahan dan perubahan jumlah kementerian," ujarnya Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Dia menjelaskan surat itu sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat 4 UUD 1945 dan tidak lepas dari Pasal 6 UU nomor 39 tahun 2008 bahwa pembentukan kabinet paling lambat 14 setelah pelantikan yaitu jatuh pada 3 November 2014.
Dia mengatakan pasal 17 UU nomor 39 tahun 2008 disebutkan DPR memiliki waktu tujuh ari membalas surat tersebut dan institusinya berkomitmen untuk segera membalas surat Presiden Jokowi.
"Kami sesegera mungkin membalas surat Presiden Jokowi agar program ekonomi rakyat bisa berjalan," ujarnya seperti dikutip Antara.
Dia mencontohkan ada pemisahan di Kementerian Pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan SD dan Kementerian Pendidikan Tinggi serta ada perubahan di kementerian lain namun dirinya tidak menjelaskan.
Namun, menurutnya, kementerian yang tidak boleh diubah adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
"Mudah-mudahan ini bisa secepatnya demi kepentingan rakyat Indonesia. Dan kami di DPR juga akan sesuaikan," katanya.
Menurunya, pimpinan DPR akan rapat dan meminta masukan dari pihak profesional di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan untuk memberikan pertimbangan. Hal itu menurut dia agar DPR segera bisa menjawab surat yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut.
"Kami akan jawab secepatnya karena semakin cepat makin baik," ujarnya.
Hingga hari ini Presiden Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinet.
Seperti diberikan Bisnis, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan hasil penelusuran KPK dan PPATK terhadap nama-nama calon menteri masih ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi.
.Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Jokowi akan mengumumkan postur dan susunan kabinet Selasa malam..
"Jokowi memerlukan waktu untuk klarifikasi dan konfirmasi," kata Basarah.
Dia mengaku tidak tahu siapa saja calon menteri yang menurut KPK perlu diwaspadai.
Wapres Jusuf Kalla memastikan bahwa pengumuman susunan kabinet akan dilakukan di Istana Merdeka.
Namun, JK juga tidak memastikan kapan pengumuman itu dilaksanakan.
