Bisnis.com, JAKARTA - Malam itu, di aula hotel bintang lima, selang sehari usai pelantikan pemerintahan baru, sebuah pertanyaan kembali menguak dan sedikit meredupkan aura kemeriahan pesta demokrasi Indonesia.
"Bagaimana kinerja pemerintahan baru mendatang jika belum apa-apa, terlihat jelas ada konflik kepentingan dalam pemerintahan baru?"
Begitu inti pertanyaan seorang wanita yang menjadi anggota Rotary Club Jakarta Menteng (RCJM), sebuah perkumpulan pengusaha, dalam acara Dialog Rutin yang menghadirkan Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih sebagai pembicara, Selasa (21/10/2014).
Pertanyaan tersebut sontak mengundang ketertarikan anggota lain yang juga hadir di ruangan itu. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang nampaknya masih bersikap wait and see usai pemilu.
Namun, nampaknya Sri, orang yang digadang menjadi kandidat menteri dalam kabinet mendatang ini, tak gentar. "Kemampuan mendukung DPR [Dewan Perwakilan Rakyat] akan melemah jika ada dukungan kuat rakyat," tutur Sri.
Sri memaklumi, konflik kepentingan di pemerintahan baru mendatang memang baru pertama dialami di Indonesia. Akibatnya, banyak pihak was-was dengan kondisi ini.
Namun, Sri mencontohkan, ada banyak negara lain dengan sistem pemerintahan presidensial yang juga menghadapi konflik serupa. "Dan mereka tetap mampu menghadapi persoalan konflik kepentingan."
Apalagi, Sri melanjutkan, visi misi pemerintahan baru mirip dengan program yang diusung. Jikapun nanti para menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK sulit meyakinkan DPR atas program-programnya, Sri menuturkan, masih ada senjata lain. "Kalau DPR menolak, kan ada dukungan rakyat," kata Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
