Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak KPK dan PPATK untuk ikut mengaudit calon menteri.
"Hal ini memang patut dilakukan karena Jokowi tidak bisa mengaudit calon menterinya sebaik kedua lembaga tersebut," katanya.
Dia mengingatkan langkah terpenting yang perlu ditempuh Jokowi adalah bagaimana menggunakan rekomendasi dari KPK dan PPATK dalam pembentukan kabinet menteri.
Menurutnya, dengan komposisi divided government dimana ada koalisi oposisi yang kuat, maka menteri yang ditunjuk harus bersih, profesional dan berintegritas.
"Hal itu agar menutup ruang terjadinya transaksi anggaran dan pemborosan anggaran".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
