Bisnis.com, JAKARTA - Susunan Kabinet Indonesia-Hebat hingga malam ini, Senin (20/10/2014) belum diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan pengumuman nama-nama menteri yang akan menjabat di kabinetnya tinggal menunggu waktu saja. "Nama tinggal diumumkan saja," ujar Jokowi seusai menjalani proses geladi bersih pelantikan dirinya sebagai Presiden RI bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden di gedung parlemen, Jakarta, Minggu (19/10/2014).
Ditanya kapan waktu pengumuman dilaksanakan, Jokowi mengatakan hal itu bisa saja berlangsung esok hari. "Besok langsung pengumuman menteri bisa saja. Ya bisa besok, lusa, tiga hari lagi, enam hari lagi," kata dia.
Tak urung, berear berbagai dugaan terkait belum diumumkannya nama menteri Koalisi Indonesia Hebat. Boleh jadi, semua lantaran Jokowi, usai dilantik dan merayakan pesta rakyat di Monas, sepanjang petang hingga malam hari, harus menerima kunjungan sejumlah tamu yang menyampaikan selamat atas pelantikannya sebagai Presiden RI Ke-7 menggantikan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yuhdoyono. Tamu Jokowi a.l. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di Istana Merdeka. Disusul PM Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.
Banyak juga dugaan kabar beredar terkait belum diumumkannya nama-nama menteri. Terutama lantaran sejumlah calon diduga kuat terlibat atau berpotensi terkait masalah korupsi.
Lantara, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang diberikan Presiden Jowo Widodo.
"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi di Jakarta, Senin (20//10/2014).
Pada Minggu (19/10/2014) Jokowi dan empat orang pimpinan KPK bertemu di gedung KPK untuk menerima hasil penelusuran nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan oleh tim transisi pada Jumat (17/10/2014).
Menurut Zulkarnain warna merah menandakan nama calon menteri tersebut dapat menjadi "potential suspect". "Kalau ada 'potensial suspect' ya masuk. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah," ungkap Zulkarnain.
Zulkarnain mengaku hasil penelusuran itu dengan melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi dan pengaduan masyarakat.
"Semua yang terkait yang bisa membuat profil, orang-orang yang tentu terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi, juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi. Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini dari LHKPN dan gratifikasi," jelas Zulkarnain.
Namun, Zulkarnain enggan mengungkapkan nama-nama menteri yang ditelusuri KPK. "Ini masih tertutup, saya tidak mau fokus kepada orang per orang, kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih," tegas Zulkarnain.
Disertakannya KPK dan PPATK dalam menelisik para kandidat menteri itu bersih dari berbagai peroalan korupsi, dikatakan oleh Jokowi sendiri.
Dia mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan pengumuman komposisi kabinet dalam pemerintahan Jokowi-JK menunggu momentum yang tepat, oleh karena itu dirinya meminta masyarakat untuk bersabar.
"Saya berharap masyarakat untuk bersabar menanti pengumuman komposisi kabinet. Mengingat pentingnya pengecekan nama-nama tersebut agar benar-bener bersih dari berbagai persoalan korupsi," kata Hasto.
TERHAMBAT MENTERI PPP
Ada juga dugaan, nama menteri itu sebenarnya sudah siap. Namun, berubah, lantaran PPP bergabung ke Koalisi Indonesia-Hebat. Apalagi, usai Muktamar VIII PPP di Surabaya, Ketua Umum PPP Romahurmuzi dan sejumlah pengurus lainnya menemui Jokowi.
Namun, dugaan itu ditepis Ketua Umum PPP M Romahurmuziy. Dia mengatakan tidak ada pembicaraan antara partainya dengan Joko Widodo terkait calon menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
"Tidak ada pembicaraan tentang kursi menteri (dengan Jokowi)," kata Romahurmuziy di sidang pelantikan presiden dan wakil presiden, di Gedung MPR, Jakarta, Senin (20/10/2014).
Dia mengatakan keputusan Muktamar VIII PPP di Surabaya memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK atas keberlanjutan politik amar ma'ruf nahi munkar.
Romy menegaskan PPP tidak mengajukan nama kadernya sebagai calon menteri kepada Jokowi saat pertemuannya dengan Presiden RI ketujuh itu pada Sabtu (18/10/2014) malam.
"Sabtu (18/10/2014) kami lapor tentang hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya yang memastikan dukungan PPP pada KIH," katanya.
