Bisnis.com, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang diberikan Presiden Jowo Widodo.
"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta. yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Jakarta, Senin (20/10/2014).
Pada Minggu (19/10/2014) Jokowi dan empat orang pimpinan KPK bertemu di gedung KPK untuk menerima hasil penelusuran nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan oleh tim transisi pada Jumat (17/10/2014).
Menurut Zulkarnain, warna merah menandakan nama calon menteri tersebut dapat menjadi "potential suspect".
"Kalau ada 'potensial suspect' ya masuk. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah," ungkapnya.
Zulkarnain mengakui penelusuran tersebut dilakukan dengan melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi dan pengaduan masyarakat.
"Semua yang terkait yang bisa membuat profil, orang-orang yang tentu terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi, juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi. Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini dari LHKPN dan gratifikasi," jelas Zulkarnain.
Namun, dia enggan mengungkapkan nama-nama menteri yang ditelusuri KPK.
"Ini masih tertutup, saya tidak mau fokus kepada orang per orang, kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih," tegas Zulkarnain seperti dikutip Antara.
Kepada Jokowi dan Jusuf Kalla, Zulkarnain berpesan agar delapan agenda pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan catatan Bisnis, Jokowi sengaja melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan.
Postur kabinet telah ditetapkan 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik.
Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014 atau satu hari setelah dilantik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
