Bisnis.com, BANDA ACEH--Pengesahan qanun (peraturan daerah) tentang Hukum Jinayat (pidana Islam) yang baru-baru ini disahkan oleh DPRA mengundang perhatian Kerajaan Brunei Darussalam. Mereka mengirimkan tujuh jaksa syariah untuk berdiskusi dengan Pemko Banda Aceh terkait penerapan hukum tersebut.
Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal menuturkan kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari lebih detil penegakan syariat Islam di Aceh.
"Para Jaksa ingin tahu lebih lanjut mengenai penerapan hudud [hukum cambuk] di Aceh," kata Illiza, Rabu (1/10/2014).
Lebih lanjut, Illiza mengatakan kedua pihak juga bertukar pikiran mengenai pro kontra penerapan syariat Islam di wilayah masing-masing.
Dia menyebutkan sejak penerapan syariat di Brunei Darussalam pada 1 Mei 2014, kebijakan tersebut telah menuai kecaman keras dari berbagai pegiat hak asasi manusia internasional. Mereka menyebut penerapan tersebut sebagai langkah mundur bagi HAM.
"Kami juga pernah menerima kecaman yang sama saat mengeksekusi cambuk delapan orang pelanggar maisir [judi/taruhan]. Tapi kami tegaskan cambuk bukan untuk menghina pelanggar syariat tapi mengangkat derajat dan martabat mereka di depan Allah," lanjut Illiza.
Illiza berharap dengan penerapan hukum jinayat, akan lebih banyak masyarakat yang mendekatkan diri kepada Allah.
Pimpinan rombongan jaksa syariah Hadiyati Binti Abdul Hadi mengatakan, Brunei menerapkan tiga tahap hukuman yakni takzir, hudud, dan hudud hingga hukuman mati.
"Saat ini penerapan masih dalam tahap pertama," ujar Hadiyati.
Dia menambahkan, terdapat perbedaan penerapan hukum jinayat di Aceh dan Brunei Darussalam yakni bagi pelanggar yang nonmuslim. Jika di Aceh, pelanggar diberi kesempatan memilih diadili secara hukum pidana atau syariat, maka di Brunei pelanggar tak diberi pilihan.
"Pelanggar tetap dihukum sesuai syariat," pungkas Hadiyati.
STUDI QANUN JANAYAT: Brunei Darussalam Kirim 7 Jaksa ke Banda Aceh
Pengesahan qanun (peraturan daerah) tentang Hukum Jinayat (pidana Islam) yang baru-baru ini disahkan oleh DPRA mengundang perhatian Kerajaan Brunei Darussalam. Mereka mengirimkan tujuh jaksa syariah untuk berdiskusi dengan Pemko Banda Aceh terkait penerapan hukum tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Febrany D. A. Putri
Editor : Ismail Fahmi
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

17 menit yang lalu
Momentum Startup Healthtech Asia Tenggara, Siap Susul Dominasi Fintech?

32 menit yang lalu
Prospects of ADRO, ITMG, and PTBA when Coal Prices Muted
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

32 menit yang lalu
Mensesneg Pastikan Prabowo Hadir di Peringatan Hari Buruh 2025

54 menit yang lalu
Jokowi Laporkan 5 Orang ke Polisi soal Ijazah Palsu, Ini Identitasnya
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
