Bisnis.com, JAKARTA - Kekecewaan atas keputusan sidang paripurna DPR terkait pembahasan RUU Pilkada berbuntut pada rencana pencegatan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejumlah massa akan menggelar aksi unjuk rasa menghadang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusumah Selasa (30/9/2014) dini hari pukul 00.30.
Koordinator Aksi dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Syafti Hidayat mengatakan dalam unjuk rasa itu akan diserahkan penghargaan "Bapak Anti Demokrasi" kepada SBY.
"Kita langsung kumpul di depan bandara [ruang tiba] dan VVIP. Jika dilarang masuk, kita berkumpul di depan gerbang keluar dari bandara," katanya dalam siaran pers, Senin (29/9/2014).
Syafti mengatakan pemberian penghargaan kepada SBY berupa "Bapak Anti Demokrasi" berkaitan dengan UU Pemilu Kepala Daerah yang diketok oleh DPR RI bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih tidak langsung atau lewat DPRD.
Penghargaan itu, lanjutnya, harus dilakukan secara terbuka pada kesempatan pertama sepulang lawatannya ke luar negeri. Makanya massa unjuk rasa harus datang langsung menyambut kehadiran Presiden di Halim Perdanakusumah.
"Ketika rakyat berteriak karena hak demokrasi dirampas, sedangkan tuan Presiden bergembira-ria menerima penghargaan di luar negeri, sudah selayaknya rakyat menyambut dan memberi penghargaan. Mari kita sambut beliau," sindir Syafti.
Selain penghargaan Bapak Anti Demokrasi, Bara JP juga telah menyiapkan sebuah trofi "Best Actor UU Pilkada DPRD The Movie". Penghargaan ini akan diberikan dalam acara kenegaraan di Istana Presiden RI. Teknisnya massa akan mengantarkan trofi dari seberang Istana.
Kemudian dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) VII 10-11 Oktober 2014, juga akan diupayakan Bara JP untuk dibatalkan, sebab SBY yang merupakan Bapak Anti Demokrasi, secara moral tidak punya hak lagi untuk berbicara tentang demokrasi.
Acara di Bali, mengambil tema "Evolving Regional Democratic Architecture: The Dynamic of Political Development, Socio Economic progress and public participation in the democratic process".
Tiga kepala negara asing akan hadir untuk berbicara, yaitu Presiden Filipina Benigno Aquino, PM Timor Leste Xanana Gusmao dan Sultan Brunei Hasalnah Bolkiah. Delegasi 51 negara dari Asia Pasifik juga akan hadir.
"Kami akan menyurati ketiga kepala negara dan 51 negara peserta, supaya Bali Democracy Forum VII jangan diselenggarakan di Indonesia, sebab Indonesia bukan lagi negara demokrasi. Setidaknya, SBY jangan sampai hadir dalam acara itu," tandas Syafti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
