Bisnis.com, JAKARTA—Pemilihan kepala daerah tidak langsung dikhawatirkan memperkecil peluang munculnya pemimpin baru pembawa terobosan yang idealis.
Pengamat Politik Univesitas Gadjah Mada Purwo Santoso menyebutkan Pilkada tidak langsung mendorong maraknya politik transaksional dan membuat masyarakat tidak memiliki kedaulatan sesungguhnya.
Proses pemilihan dalam ruang lingkup lebih kecil akan meningkatkan potensi transaksi politik. Alhasil, akan sulit memiliki calon pemimpin rakyat yang memiliki terobosan baru untuk mendobrak kultur birokrasi saat ini.
“Peluang bagi orang-orang yang punya terobosan akan semakin kecil di tengah proses politik yang pragmatis,”ungkapnya kepada Bisnis, Sabtu(27/9/2014).
Pada dasarnya, sambung dia, solusi paling ideal adalah mereproduksi karakter ketokohan menjadi watak organisasi partai. Misalkan berupaya membangun karakter dan idealisme yang ada pada diri tokoh Joko Widodo ke dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sayangnya, solusi ideal itu tidak bisa terjadi dalam waktu cepat. Dibutuhkan proses yang panjang untuk merealisasikan keterlibatan tokoh berkarakter kuat untuk meluruskan pandangan partai.
Solusi lain ialah dengan memperkuat sense kewarganegaraan para pemegang hak pilih. Dengan begitu, masyarakat akan mengawasi proses pemilihan umum agar berjalan sesuai aturan dan lebih aktif bergerak jika terjadi penyimpangan.
“Pemilihan tidak langsung hanya akan ideal jika partai politik dikendalikan oleh rakyat sebagai wakilnya. Faktanya sekarang tidak begitu, jadi tidak ada korelasi,” tegasnya.
