Bisnis.com, JAKARTA - Walaupun hingga saat ini pembahasan RAPBN 2015 masih bergulir, pemerintah baru dipastikan akan melakukan perubahan pada APBN 2015 secepatnya karena membutuhkan dana segar untuk melancarkan aksi pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih.
Anggota tim transisi dari unsur partai politik Dolfie O.F.P mengatakan pemerintah baru membutuhkan dana sekitar Rp300 triliun untuk melancarkan program prioritas, di luar dana infrastruktur yang ada dalam RAPBN 2015 saat ini.
Totalnya ada Rp300 triliun untuk menggerakan perekonomian, ujarnya seusai menghadiri pertemuan tim transisi dengan Bappenas, Selasa (23/9/2014).
Kebutuhan dana tersebut, lanjut Dolfie, sudah termasuk modernisasi pasar, peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas, penambahan anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, pendidikan wajib belajar 12 tahun, percepatan pembangunan infrastruktur untuk kedaulatan pangan, termasuk pembiayaan sembilan program Nawacita.
Dana segar tersebut hanya bisa didapatkan saat pemerintah baru melalui pengajuan perubahan APBN 2015 karena perbedaan struktur kementerian yang akan dibentuk Joko Widodo Jusuf Kalla. Menurutnya, ada beberapa kementerian/lembaga yang mempunyai tugas khusus sehingga program dan alokasi dananya pun akan berbeda.
Selain itu, APBN 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN yang memuat visi dan misi presiden terpilih. RPJMN baru ada pada Desember 2014, sementara APBN 2015 sudah akan diputuskan bulan ini. Oleh karena itu, lanjut dia, perlu melakukan APBNP.
Di luar kebutuhan besarnya dana tersebut, Dolfie juga mengatakan ada ruang fiskal sekitar Rp600 triliun yang bisa langsung dialokasikan untuk program yang mendesak lainnya. Langkah tersebut dilakukan dengan optimalisasi penerimaan, belanja K/L, belanja modal, perjalanan dinas, dan beberapa anggaran lainnya.
Ruang fiskal tersebut didapat jika defisit pada RAPBN 2015 tetap sesuai postur APBN 2015 sementara yang disepakati pemerintah dengan DPR sebelumnya sebesar 2,21% terhadap PDB atau turun dari usulan awal pemerintah 2,32% terhadap PDB.
