Bisnis.com, JAKARTA-- Kabupaten Malang alami masalah kurangnya pasokan rumah (backlog) sebesar 11.295 unit pada tahun ini.
Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan untuk mengurangi backlog, pihaknya bekerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini pengembang.
"Kami punya land bank sekitar 96 hektare, di mana 26 hektar nya khusus untuk PNS," katanya saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Untuk pembangunan perumahan dan permukiman, Pemerintah Kabupaten Malang menganggarkan Rp98 miliar.
Anggaran tersebut diambil dari APBD yang mana komposisinya diperoleh dari Badan Perumahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga dan Badan Lingkungan Hidup.
Sementara ini, tambah Rendra, pihaknya belum membangun rumah susun untuk atasi backlog melainkan rumah tapak.
"Lahan kami masih banyak, dan kami bersama-sama REI dan Apersi Malang bangun rumah tapak," katanya.
Pembangunan rumah tersebut juga diklaim sebagai kewajiban 161 pengembang di Malang perihal hunian berimbang.
