Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Gajah Mada Tony Prasetyantono menilai susunan kabinet Jokowi yang mengutamakan kalangan profesional ketimbang partai sebagai kemajuan besar.
Penilaian positifnya pun disematkan pada langkah Jokowi yang menempatkan kaum profesional pada posisi strategis yang selama ini dikenal 'basah', seperti menteri keuangan, menteri ESDM, menteri BUMN, dan menteri pertanian.
Tiga dari empat kementerian itulah yang selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono rawan korupsi, yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementan.
"Jadi, secara umum, kabinet Jokowi menebarkan harapan kerja keras, efisien, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi," katanya saat dihubungi, Senin (15/9/2014)
Tony pun menyoroti penghapusan jabatan wamen, kecuali wamenlu, patut diapresiasi. Pasalnya, banyaknya wamen di era sekarang bisa diinterpretasikan sebagai sang menteri tidak kompeten atau bukan pekerja keras serta sibuk mengurus politik.
Dalam catatan Bisnis, jumlah menteri dari kalangan partai dalam Kabinet Indonesia Bersatu II mencapai 19 orang -- sebelum Hatta Rajasa mundur dari posisinya sebagai Menko Perekonomian dan Jero Wacik mundur dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Adapun, jumlah menteri dari kaum profesional hanya 15 orang.
Sementara itu, Jokowi berniat menyusun kabinet dengan 18 menteri berasal dari kaum profesional dan 16 menteri dari kalangan partai.
