Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK berencana merealokasi anggaran hingga Rp180 triliun ke sektor-sektor yang lebih produktif.
Hasto Kristiyanto, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, mengatakan pihaknya telah melihat fakta-fakta adanya anggaran yang cukup besar jumlahnya dan anggaran ini nantinya bisa direalokasi.
“Sektor-sektor yang tidak terkait dengan produksi rakyat akan kami alihkan ke sektor produksi rakyat, bisa sekitar Rp180 triliunan yang bisa direalokasi,” ujarnya di kantor transisi, Selasa (9/9/2014).
Hasto mengatakan masih ada celah untuk melakukan realokasi anggaran yang berasal dari upaya reformasi birokrasi hingga melakukan optimalisasi anggaran.
Misalnya, ternyata dalam satu tahun ada anggaran untuk keperluan rapat-rapat kementerian itu mencapai lebih dari Rp11 triliun.
Oleh sebab itu, Hasto mensinyalkan agar ke depannya rapat-rapat cukup digelar di kantor-kantor kementerian dan bukan di hotel.
Potensi-potensi dana seperti itu akan direalokasi ke sektor yang lebih produktif misalnya ke sektor pertanian agar sektor ini kembali menjadi skala prioritas, agar nelayan bisa produksi, untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa, dan hal-hal produktif lainnya.
Lebih jauh Hasto menuturkan tim transisi telah merumuskan formulasi kebijakan untuk APBN dan pajak untuk era pemerintahan Jokowi-JK.
Pada Kamis (11/9/2014), formulasi kebijakan ini rencananya akan dipresentasikan di depan tim kecil yang sudah lama dibentuk oleh Pak Jokowi.
Tim kecil ini terdiri dari pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago, rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno, serta pengamat politik UGM Cornelis Lay.
“Ini semacam audit policy, uji publik supaya tim kecil ini memverifikasi gagasan-gagasan kami apakah sudah membumi sesuai harapan Pak Jokowi?,” ujarnya.
Hasto menyebut contohnya terkait politik energi, bagaimana tim transisi berupaya melakukan reformasi berupa efisiensi mulai dari hulu, hingga sistem distribusi dalam sistem logistik untuk menyalurkan BBM bersubsidi supaya lebih efektif.
Mobil Dinas
Sementara itu terkait dengan mobil dinas untuk jajaran menteri baru di era pemerintahan Jokowi-JK, Hasto enggan mengomentarinya karena itu masih merupakan kewenangan Presiden SBY.
“Kami tidak ingin intervensi, seluruh kebijakan saat ini berada di kewenangan Pak SBY,” singkatnya.
Seperti diketahui, pengadaan mobil dinas yang tendernya dimenangkan Mercedes-Benz ini anggarannya mencapai Rp91,9 miliar.
Tim transisi hanya berpendapat setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober, Jokowi akan memaparkan sendiri seluruh kebijakannya kepada rakyat.
“Spirit Jokowi adalah karakter pemimpin sederhana, lebih mengedepankan kebijakan alokasi dan distribusi anggaran itu untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
