Mafia Perikanan: Ini Info KNTI Untuk Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik optimistis  permasalahan mafia perikanan dapat diatasi pada pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo.

Pasalnya, dia menganggap komitmen mantan Gubernur Solo untuk memberantas praktik mafia di segala bidang selaras dengan keinginan nelayan selama ini.

"Komitmen presiden terpilih Jokowi memberantas mafia harus menambah optimisme kita menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk di kampung nelayan, "katanya dalam siaran pers, Rabu (3/9/2014).

Jika berhasil, Riza menjelaskan, pemerintah akan menyelamatkan potensi sekitar Rp 100 triliun, menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan baru, serta mencegah kebocoran sekitar 180 ribu kiloliter – 250 ribu kiloliter BBM bersubsidi bagi nelayan.
 
Riza mengatakan selama ini mafia perikanan bersumbunyi di balik elit birokrasi, elit partai politik, maupun oknum aparat keamanan, mulai dari urusan perizinan hingga perdagangan ikan ke luar negeri.
 
"Bagaimana memberantasnya? Mulailah dengan membongkar sindikasi penggunaan Anak Buah Kapal (ABK) asing di kapal-kapal berbendera Indonesia," tuturnya.

Dia mengatakan setidaknya sejak 2007, praktik ilegal tersebut telah jamak ditemui di perairan Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Maluku.
 
"ABK asing umumnya berasal dari Vietnam, Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Thailand. Kedudukan ABK asing sekaligus menggambarkan aliran modal dan tujuan akhir pengiriman komoditas ikan yang ditangkap dari perairan Indonesia," jelasnya.