Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kalangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung desain ulang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebagai langkah antisipasi rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak.
Eko Suwanto, anggota DPRD DIY dari PDI Perjuangan, mengatakan, menaikkan harga BBM bukan langkah tepat atasi krisis energi.
"Kami mendukung langkah Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang memotori redesign RAPBD 2015 supaya subsidi BBM terus diberikan kepada masyarakat," katanya.
Menurut Eko, kebijakan menaikkan harga BBM dengan melakukan pencabutan subsidi BBM bukan prioritas. Ada baiknya ruang fiskal diperluas tidak dengan mencabut subsidi BBM, namun renegosiasi pembayaran utang termasuk pemutihan.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan renegosiasi kontrak karya terutama perusahaan asing yang mengelola energi dan jika tidak mau diatur lebih baik diambilalih oleh negara, tutup kebocoran pajak guna tingkatkan pendapatan negara dan efisiensi belanja birokrasi baik pegawai pusat maupun pegawai daerah.
"Selain efisiensi belanja aparatur di APBN, kami juga mendorong penghematan secara serius di dalam APBD. Momentum pembahasan R APBD DIY, baik RAPBD Perubahan 2014 maupun RAPBD 2015 kita dorong pemerintah lakukan pengetatan anggaran dengan tepat," katanya.
Ia mengatakan dirinya percaya dengan pengelolaan anggaran negara serta kekayaan alam secara benar sesuai perintah konstitusi, akan mampu sejahterakan rakyat, tanpa harus mencabut subsidi BBM.
"Ke depan perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk melakukan konversi energi, tidak perlu terburu-buru. Persoalan mendasarnya adalah penguasaan kekayaan alam oleh modal asing dan anggaran negara yang belum efisien," ujarnya. (ant/yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
