Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengklaim dinamika di internal partai yang dipimpin Aburizal Balkrie tersebut berkaitan dengan pelantikan presiden dan pengumuman kabinet baru pada Oktober mendatang.
"Sah-sah saja jika ada yang mengatakan, kalau Munas tidak diselenggarakan pada September atau Oktober 2014, maka kepengurusan DPP Partai Golkar ilegal," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2014).
Namun sebaliknya, lanjut Bambang, tidak bisa disalahkan juga jika ada penilaian bahwa elite yang mendesak percepatan Munas sebelum Oktober 2014 yang memburu jabatan menteri.
Anggota DPR itu menambahkan alasannya mudah ditebak, jika Munas diselenggarakan 2015 maka sudah ketinggalan kereta dan tidak ada gunanya, karena kabinet pemerintahan mendatang sudah diumumkan oleh presiden terpilih.
"Itulah dua wacana terkini yang berkembang di Golkar," tegasnya.
Bambang menegaskan, apapun yang terjadi, apakah Munas diselenggarakan pada Oktober 2014 atau sebelum penyusunan kabinet baru atau 2015, sebaiknya para elite, tokoh, dan pimpinan Partai Golkar tetap 'eling'.
Mereka, lanjutnya, tidak menjadikan Munas Golkar sebagai alat menaikkan posisi tawar untuk memperoleh jabatan dalam pemerintahan mendatang.
Menyusun kekuatan dengan menjaga persatuan dan kesatuan untuk memenangkan pemilu 2019, menurut Bambang, jauh lebih penting dan terhormat, dari pada cakar-cakaran hanya sekadar memperebutkan kursi menteri tanpa harga diri.
Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Golkar dalam berbagai kesempatan menyatakan kader yang meminta Munas Golkar dilakukan tahun ini tidak memiliki hak suara.
Mereka yang dimaksud adalah tokoh partai Beringin seperti Fahmi Idris, Ginandjar Kartasamita, Zainal Bintang dan Yoris Raweyai.
Aburizal juga menyebut bahwa penyelenggaraan Munas Golkar tahun ini membutuhkan persetujuan pengurus Golkar di daerah minimal 2/3 dari suara DPD I dan DPD II.
.jpg?w=300&h=221)
