Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai menegaskan penyelenggaraan Munas Golkar pada Oktober 2014 tidak memerlukan persetujuan DPD tingkat I maupun II seperti yang dipersoalkan oleh ketua umum partai tersebut, Aburizal Bakrie (Ical).
"Tidak perlu ada persetujuan DPD I atau II, kecuali Munaslub. Pak Jusuf Kalla saja waktu 2004, meskipun diamanatkan akhir masa jabatan beliau Desember 2009, namun beliau dengan besar hati bersedia minta dilakukan Oktober," ujarnya sperti dikutip Antara, Sabtu (9/8/2014) malam.
Yoris mengakui memang ada rekomendasi Paa Kongres di Pekanbaru agar Munas Golkar dilakukan pada 2015. Akan tetapi, rekomendasi itu hanya dilakukan apabila perlu.
"Faktanya sekarang Golkar sudah mengalami kegagalan (Pilpres), untuk apa diperpanjang (Munas) lagi," tegasnya.
Yoris mengingatkan dirinya bersama organisasi sayap akan melakukan aksi nyata di DPP agar Munas dapat segera dilaksanakan tahun ini.
Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Golkar menyatakan kader yang meminta Munas Golkar dilakukan tahun ini tidak memiliki hak suara.
Mereka yang dimaksud adalah tokoh partai beringin seperti Fahmi Idris, Ginandjar Kartasamita, Zainal Bintang dan Yoris Raweyai.
ARB juga menyebut bahwa penyelenggaraan Munas Golkar tahun ini membutuhkan persetujuan pengurus Golkar di daerah minimal 2/3 dari suara DPD I dan DPD II.
