Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pengumuman nama anggota kabinet seyogianya setelah pelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada 22 Oktober 2014.
"Terkait soal penyusunan kabinet, menurut saya, nanti Oktober saja setelah pelantikan," kata Tjahjo Kumolo, anggota Komisi I DPR RI, melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Senin (4/8/2014).
Tjahjo menegaskan bahwa penyusunan dan pengumuman nama anggota kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden, bukan bagian kerja dari Tim Transisi yang dibentuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Tim Transisi hanya menyusun konsep skala prioritas kerja pemerintahan jangka pendek dan menengah berdasarkan janji-janji kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK.
"Insya Allah setelah pelantikan, pemerintahan langsung kerja dengan kabinet kerjanya," kata pria kelahiran Surakarta yang juga Ketua Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK itu.
Tjahjo menambahkan, "Yang saya pahami Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla ingin membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dengan membentuk 'kabinet profesional, kabinet kerja, dan kabinet bersih'." Baik Jokowi maupun JK, menurut Tjahjo, tidak mempermasalahkan soal figur itu berasal dari kalangan profesional, birokrat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, atau berasal dari kader partai.
"Bagi beliau berdua, yang penting orang tersebut tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dan memahami pola kepemimpinan plus manajemen kerja terpadu sebagai tim kerja dan program-program prioritas yang oleh Presiden canangkan kelak," katanya.
Menurut Tjahjo, kabinet kerja itu penting untuk mempercepat proses kualitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Saya yakin pola kepemimpinan atau pemerintahan Pak Jokowi ke depan tidak berbeda dengan kepemimpinan gaya Pak Jokowi sebagaimana beliau menjadi Wali Kota Surakarta atau Gubernur DKI Jakarta sekarang," ujarnya.
Tjahjo menilai Jokowi ingin banyak bekerja mendengar aspirasi masyarakat di semua elemen dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta berkepribadian secara sosial dan budaya.
Menyinggung soal Kantor Tim Transisi, Tjahjo menjelaskan bahwa tempat itu adalah kantor teknis yang tugas utama hanya terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 serta kajian kelembagaan presiden, arsitektur kabinet, dan kelompok kerja untuk mempercepat visi dan misi. Misalnya, mempercepat agar Kartu Indonesia Sehat diberlakukan secara nasional.
"Tim ini merupakan tim kerja di bawah koordinasi dan perintah kerja langsung Pak Joko Widodo dan Pak Jusuf Kalla yang menyusun skala prioritas jangka pendek dan menengah," katanya. BACA JUGA |
.jpg?w=300&h=221)
