Bisnis.com, PELALAWAN- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengaku kecewa dengan pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau yang dilakukan oleh organisasi World Wildlife Fund (WWF) karena cagar alam tersebut telah dirambah para petani sawit.
Zulkifli mengatakan dari sekitar 80.000 luas cagar alam Tesso Nilo, sebanyak 50.000 hektare diantaranya sudah dirambah dan dirusak warga dan pengusaha untuk ditanami sawit.
“Pengelolaan Tesso Nilo oleh WWF saya akui kurang berhasil. Cagar alam ini kan rumahnya berbagai satwa seperti Beruang, Gajah Sumatra malah dirusak dan ditanami sawit juga. Sudah 50.000 hektare yang dirambah. Sekarang saya tertibkan semua,” katanya saat meninjau program Restorasi Ekosistem riau di kawasan hutan produksi Semenanjung Kampar, (22/5).
Tesso Nilo ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas seluas 83.068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Sebagian besar kawasan TNTN berada di Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Tesso Nilo juga dikenal sebagai habitat bagi beraneka ragam jenis satwa liar langka, seperti Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), berbagai jenis Primata, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna dan 644 jenis kumbang.
Dalam pengelolaannya kementerian Kehutanan menggandeng organisasi pemerhati satwa liar WWF untuk menjaga dan melakukan konservasi di cagar alam tersebut.
"Tapi saat ini kondisi hutan Tesso Nilo saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, taman nasional lahannya justru ada sertifikatnya. Inikan aneh," katanya.
Yang lebih menyedihkan lagi, kata Menhut, para perambah hutan tersebut kebanyakan adalah para "toke" atau oknum pengusaha dan aparat dengan kepemilihan lahan ratusan bahkan ribuan hektare.
Semuanya, menurut dia, telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan kondisi ini sudah berlangsung lama. Makanya, demikian Zulkifli, kemudian pemerintah berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Sudah dicoba untuk melakukan pendekatan, sosialisasi dan lain sebagainya. Namun perambahan tetap saja terjadi, sehingga tidak ada pilihan selain upaya paksa," katanya.
Menhut mengatakan, pihaknya bersama TNI/Polri sebelumnya telah melakukan upaya penegakan hukum untuk para pelaku perambahan TNTN. Zulkifli juga menegaskan, pihaknya tidak akan "tebang pilih" dalam menangani dan menindak para pelaku perambah TNTN.
"Kami bersama aparat TNI dan Polri juga telah melakukan pembersihan untuk 200 hektare lahan perkebunan yang berada di kawasan TNTN. Tidak ada ganti rugi bagi lahan ilegal itu. Siapapun mereka jika melanggar aturan harus dihukum. Tidak ada cerita," katanya.
