Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Otonomi Daerah: Ini Bukti Pelaksanaannya Belum Menyeluruh

Pelaksanaan otonomi daerah dinilai masih belum menyeluruh karena masih ada badan atau lembaga vertikal yang seharusnya bisa ditangani oleh daerah masih berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.
Rachmad Subiyanto
Rachmad Subiyanto - Bisnis.com 28 April 2014  |  14:33 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat menyerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Gubernur Jatim Sukarwo (kiri), Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kedua kiri) dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kedua kanan) pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-18 Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/4/2014). - Antara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat menyerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Gubernur Jatim Sukarwo (kiri), Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kedua kiri) dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kedua kanan) pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-18 Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/4/2014). - Antara

Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Pelaksanaan otonomi daerah dinilai masih belum menyeluruh karena masih ada badan atau lembaga vertikal yang seharusnya bisa ditangani oleh daerah masih berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan masih banyak hal yang belum diserahkan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi agar kemandirian daerah bisa tercapai.

Dia mencontohkan masih banyaknya badan atau balai yang masih berada di bawah pengawasan oleh lembaga atau kementerian yang sentralistik.

“Seharusnya pemerintah pusat sudah bisa menyerahkan badan atau balai yang kebijakannya sebenarnya bisa dilimpahkan ke daerah,” ujarnya kepada wartawan usai Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-18, Senin (28/4/2014).

Pemerintah daerah menurutnya juga akan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kemampuan keuangan untuk dapat mandiri.

Melalui penguatan peraturan daerah yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan penerimaan daerah, Rizal meyakini kualitas penyelenggaraan otonomi daerah akan semakin baik.

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam segala hal baik dalam manajemen pemerintahan maupun pengaturan keuangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah yang sebelumnya banyak terpusat di Jakarta.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otonomi daerah
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top