Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

IPW: Polisi Harus Tahan Kepala Sekolah JIS

Polda Metro Jaya diminta segera menahan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Jakarta International School (JIS) terkait tindak pelecehan seksual terhadap seorang siswa di sekolah tersebut.
Tegar Arief Fadly
Tegar Arief Fadly - Bisnis.com 24 April 2014  |  13:55 WIB
Jakarta International School (JIS) - Antara
Jakarta International School (JIS) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya diminta segera menahan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Jakarta International School (JIS) terkait tindak pelecehan seksual terhadap seorang siswa di sekolah tersebut.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menuturkan, setidaknya ada dua pelanggaran pidana berat dalam kasus itu. Pertama, kekerasan seks terhadap anak, kedua mengoperasikan sekolah tanpa ijin, yang melanggar Pasal 71 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan ancamannya 10 tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar.

"IPW mengingatkan Kapolda Metro Jaya tidak perlu takut dengan orang-orang bule yang ada di JIS. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal diskriminasi, sehingga orang-orang bule (asing) yang melanggar sistem hukum di Indonesia harus diproses, sama seperti warga Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum," kata dia dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Kamis (24/4/2014).

Menurut Neta, masyarakat internasional tidak akan melindungi JIS, jika memang di sekolah tersebut terbukti terjadi kasus kejahatan seks terhadap anak. "Buktinya, FBI sempat memburu mantan guru JIS yang melakukan fedopilia," sambungnya.

Ia menambahkan, polisi harus segera melakukan police line dan memeriksa para pengajar di JIS dan segera menahan kepala sekolahnya. Sementara Menteri Pendidikan Nasional harus menutup JIS secara permanen karena sudah melecehkan ketentuan Kemendiknas.

"Kapolda Metro Jaya dan Menteri Pendidikan jangan bersikap banci menghadapi JIS, apalagi memposisikan diri sebagai inlander yang takut menghadapi bule," sindirnya.

Keputusan yang tidak menuntup JIS secara permanen, sambung Neta, menunjukkan seolah kedua pejabat itu melecehkan sistem hukum di Indonesia. Jika JIS masih tetap beroperasi dan kemudian terjadi lagi kasus fedopilia disana, Kapolda Metro dan Menteri Pendidikan harus bertanggungjawab.

"Keluarga korban harus menuntut kedua pejabat tersebut karena melakukan pembiaran terhadap JIS," tutup Neta.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

TK JIS
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top