.jpg)
Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan meminta pemerintah untuk memberikan alokasi lebih dari royalti batu bara yang selama ini diambil dari provinsi itu.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel Eppy Mirza menuturkan kontribusi yang diberikan oleh sektor batu bara untuk pendapatan asli daerah (PAD) masih minim.
“Sumsel hanya dapat Rp600 miliar dari royalti batu bara per tahun, idealnya royalti yang diberikan ke Sumsel lebih besar 10 kali lipat atau Rp6 triliun,”katanya, Kamis (10/4/2014).
Menurut dia, royalti yang diterima saat ini tidak sesuai dengan kerusakan yang telah ditimbulkan dari aktivitas industri tambang batu bara, seperti jalan raya yang rusak dan kondisi lingkungan.
“Bisa saja royalti untuk daerah penghasil ditingkatkan, sementara alokasi untuk pemerintah pusat yang dikurangi,” katanya.
Selain meminta peningkatan alokasi royalti batu bara, Pemprov juga meminta pemerintah pusat meningkatkan dana bagi hasil (DBH) migas.
"Kalau sekarang sepertinya sulit karena pemerintahan akan berganti, jadi presiden baru nanti kami akan ajukan lagi revisi besaran dana bagi hasil kepada pemerintah pusat,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin.
Meski belum menentukan besaran revisi DBH, Alex sempat memberikan bocoran jika pihaknya akan mengajukan kenaikan DBH migas minimal 10% dari besaran sekarang. "Kalau sekarang 15%, paling tidak nanti bisa jadi 25% untuk daerah penghasil."
Terkait DBH sektor lain yang mungkin akan ikut diminta sharing tambahan, dia mengatakan, akan mengupayakan DBH dari minyak sawit mentah (CPO).
