Bisnis.com, JaKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 11 Maret 2014 lalu telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tentang pemberhentian Moh. Jumhur Hidayat dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Sebagai pengganti Moh. Jumhur Hidayat, Presiden SBY menugaskan Drs. Gatot Abdulah Mansyur, mantan Dubes RI di Riyadh, Saudi Arabia. Muncul spakulasi pergantian Juhur bermuatan politis karena yang bersangkutan belakangan ini 'merapat' ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Tapi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menjelaska, salah satu pertimbangan Presiden memberhentikan Jumhur dalam rangka penyegaran organisasi.
“Jumhur sudah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, yaitu diangkat sebagai Kepala BNP2TKI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007," ujarnya aseperti dimuat situs resmi Seskab, Senin (17/3/2014).
Selain itu, menurut Dipo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) sudah meminta penggantian ini sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Seskab, Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentikan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan yaitu 11 Maret 2014. "Dengan demikian, jabatan Kepala BNP2TKI harus segera diserahterimakan kepada pejabat baru yang menggantikannya yaitu Gatot Abdulah Mansyur."
Mengenai pengangkatan Gatot sebagai Kepala BNP2TKI, menurut Seskab, dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan selama bertugas sebagai Duta Besar RI di Riyadh, dan Konsul Jendral RI di Jeddah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri.
Pemberhentian jabatan Jumhur disebut-sebut karena dia mendukung deklarasi Pencapresan Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Jumhur telah berterus-terang akan memberikan dukungan penuh untuk pemenangan PDI Perjuangan dan bakal capres Jokowi pada Pemilu 2014.
"Memang saya mendukung PDIP dan PDIP memutuskan Jokowi sebagai capres. Ya tentunya, saya bekerja untuk pemenangan PDIP dan pemenangan Jokowi," tuturnya seperti dikutip Antara.
Menurut Jumhur, Dia akan membantu pemenangan PDIP di Pileg dan Jokowi di Pilpres melalui pergerakan bersama Aliansi Rakyat Merdeka. Sebelumnya, Aliansi itu sudah dideklarasi di Bandung dan hari di deklarasikan di Medan dan menyusul kota lain.
