Bisnis.com, JAKARTA--Moh Jumhur Hidayat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemberhentian jabatan itu disebut-sebut karena Juhur mendukung deklarasi Pencapresan Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Presiden memberhentikan saya sebagai Kepala BNP2TKI dan digantikan oleh Bapak Gatot Abdullah Mansur per 11 Maret 2014," kata Jumhur di Jakarta, Senin (17/3/2014) menanggapi pemberhentian dirinya dari jabatannya.
"Secara khusus saya berterima kasih kepada Presiden RI yang telah mempercayakan saya untuk menjadi Kepala BNP2TKI selama ini," katanya seperti dikutip Antara.
Pemberhentian Jumhur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tertanggal 11 Maret 2014.
Sebagai pengganti Jumhur, Presiden Yudhoyono memang menunjuk mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdulah Mansyur.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan salah satu pertimbangan Presiden dalam memberhentikan Moh Jumhur Hidayat itu Ayala dalam rangka penyegaran organisasi.
"Jumhur Hidayat sudah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI selama lebih dari tujuh tahun," katanya.
Tapi, pemberhentian Jumhur disebut-sebut bukan karena penyegaran melainkan karena yang bersangkutan memberikan dukungan atas pencapresan Jokowi.
Berdasarkan catatan Bisnis, Jumhur telah berterus-terang akan memberikan dukungan penuh untuk pemenangan PDI Perjuangan dan bakal capres Jokowi pada Pemilu 2014.
"Memang saya mendukung PDIP dan PDIP memutuskan Jokowi sebagai capres. Ya tentunya, saya bekerja untuk pemenangan PDIP dan pemenangan Jokowi," tuturnya.
Menurut Jumhur, Dia akan membantu pemenangan PDIP di Pileg dan Jokowi di Pilpres melalui pergerakan bersama Aliansi Rakyat Merdeka. Sebelumnya, Aliansi itu sudah dideklarasi di Bandung dan hari di deklarasikan di Medan dan menyusul kota lain.
