Bisnis.com, JAKARTA - Relasi pemerintah, pebisnis, dan politisi dinilai menjadi sumber praktik korupsi pengelolaan sumber daya alam sehingga berakibat pada bencana alam dan tidak terdisribusinya kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam survei bersama The World Wide Fund for Nature (WWF) dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) pada Februari. Survei itu dilakukan untuk merespons isu relasi lingkungan dan partai politik menjelang Pemilu tahun ini.
Salah satu temuan survei itu adalah responden menyatakan bencana alam maupun kerusakan sumber daya alam disebabkan oleh pengelolaan kekayaan tersebut secara berlebihan dan koruptif. Selain itu, tak terdistribusinya kesejahteraan secara baik. Responden juga meyakini bahwa sumber korupsi itu berasal dari relasi pemerintah, pebisnis, dan partai politik.
"Dalam konteks korupsi pengelolaan sumber daya alam, masyarakat meyakini terdapat relasi kuat antara pemerintah, pelaku usaha dan jejaring korupsi," demikian temuan survei yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan dan Preferensi Partai Politik, Rabu (5/3/2014). "Keterlibatan politisi tidak hanya pada tingkat perumusan kebijakan, tapi dalam pengelolaan sumber daya alam."
Responden yang menjawab bahwa relasi yang kuat antara pemerintah, pebisnis dan politik terjadi dalam praktik korupsi pengelolaan sumber daya alam mencapai 29,7%. Sedangkan keterlibatan politisi dalam pengeloaan sumber daya alam, baik melalui kebijakan maupun perusahaan sendiri atau rekanan, mencapai 31,4%.
Survei itu juga menunjukkan bagaimana masyarakat yang skeptis untuk memberikan penilaian atas partai politik yang dapat dikategorikan bersih dari pengelolaan korupsi sumber daya alam. Hal itu ditunjukkan dengan 50% jawaban responden yang menjawab tak ada satu pun partai politik yang menentang praktik korupsi dalam pengelolaan di sektor tersebut.
Temuan lainnya menyebutkan, mayoritas masyarakat tidak akan memilih partai politik baik perorangan maupun lembaga ketika terdapat bukti bahwa terjadi korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan lainnya adalah tidak akan memilih partai politik tertentu walaupun hanya memperoleh informasi tersebut pada sebatas isu semata.
Survei dilakukan di tujuh kota yakni Jakarta, Kupang, Makassar, Pekanbar, Samarinda, Surabaya dan Sorong pada 1 Oktober-15 November 2013. Jumlah responden diwawancarai adalah 700 orang, dengan margin of error mencapai 3,78%.
