Daerah Perbatasan Rindukan Realisasi Sislognas

Nada bicara Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas N Orno cepat-cepat seakan tak tahan ingin menumpahkan seluruh persoalan yang membelit daerahnya, terisolir dan minim perhatian.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 28 Februari 2014  |  20:20 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Nada bicara Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas N Orno cepat-cepat seakan tak tahan ingin menumpahkan seluruh persoalan yang membelit daerahnya, terisolir dan minim perhatian.

Daerah hasil pemekaran tahun 2008 dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini merupakan jajaran pulau terluar yang langsung berbatasan laut dengan negeri jiran, Timor Leste dan Australia.

Sejak pemekaran wilayah tersebut, Orno menilai kondisi perekonomian MBD dengan infrastruktur transportasi yang minim belum berangsur membaik.

Lalu lintas perekonomian masyarakat hanya ditunjang pelayaran kapal-kapal kayu kecil yang menempuh perjalanan antara MBD dengan Surabaya (Jawa Timur).

Kondisi demikian menyulitkan masyarakat mendapatkan hak hidup layak, seperti keberadaan sembilan bahan pokok (sembako), yang sejauh ini masih tergantung distribusi di Pulau Jawa.

Pulau paling buntut dari jajaran Kepulauan Maluku inipun menempatkan perekonomian masyarakat yang riskan akan kelangkaan barang dan lonjakkan harga.

“Akses sembako ke Surabaya dari NTB, itupun terkendala pelayaran kapal karena kerap terjadi gelombang tinggi, sedangkan [kapal] Pelni tidak mau bersandar di sana. Padahal sudah ada pelabuhan dan dermaga,” terang Orno, Jumat (28/2/2014).

Dia menjelaskan keadaan perekonomian daerah yang selama ini ditunjang oleh sektor kelautan. MBD, terangnya, tidak kekurangan sumber daya alam, terutama laut, mayoritas masyarakat bekerja nelayan.

“Kami miskin bukan karena tidak ada kekayaan alam, tapi karena  pembangunannya.”

Menurutnya, dengan keunggulan sektor laut, serta adanya tambang lepas pantai tersebut, telah banyak pengusaha serta investor yang berkeinginan menanamkan modal dan mengembangkan usaha.

“Namun mereka masih kebingungan untuk transportasinya,” terangnya.

Karena itu, selain menginginkan adanya sarana transportasi yang mampu menembus medan laut itu, dia juga mengusulkan pembangunan sentra perniagaan di wilayah MBD.

Soalnya, dia melanjutkan, selama ini masyarakat MBD tidak bisa mengandalkan aktivitas pada Kota Ambon (Maluku), jarak dan waktu tempuhnya melebihi perjalanan laut ke Australia, dengan kapal cepat hanya 8 jam.

Adanya sentra perniagaan dapat berperan dalam mengkoordinasi keunggulan ekonomi MBD seperti hasil laut, serta sebagai upaya menekan disparitas harga. “Harga gas bisa dua kali lipat di sana,” terangnya.

Sementara itu, pemerintah yang tengah menggalakkan program pemangkasan biaya logistik nasional melalui koordinasi Tim Kerja Pengembangan Sislognas (sistem logistik nasional) memiliki upaya mewujudkan harapan Orno.

Sepanjang tahun ini, pemerintah berencana mendirikan enam pusat distribusi regional (PDR), termasuk di kawasan timur Indonesia.

Dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, disebutkan alternatif lokasi untuk wilayah timur Indonesia adalah di Makassar dan Bitung (Sulawesi), Larantuka (Nusa Tenggara), serta Sorong dan Jayapura (Papua).

Namun hingga kini, berdasarkan keterangan Ketua Timja Sislognas Edy Putra Irawady, pelaksanaan rencana belum rampung, sebab masih harus menunggu Peraturan Presidean (Perpres) yang akan memayungi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sislognas, sislognas, daerah perbatasan

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top