Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya meminta agar desain koridor dan jalur mass rapid transit (MRT) tidak merugikan bangunan-bangunan bersejarah atau cagar budaya di Kota Pahlawan.
Dalam rencana desain pengembangan angkutan massal cepat yang sesuai dengan manajemen transportasi atau transit oriented development (ToD) itu, Pemkot Surabaya telah melibatkan tim Bank Dunia (World Bank).
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan dalam pengembangan jalur monorel-trem ini, pemerintah dan masyarakat tetap harus melindungi bangunan cagar budaya dan kampung-kampung tradisional.
"Kami harus memproteksi bangunan heritage, termasuk juga memproteksi sistem drainase dan juga kawasan hijau,” ujarnya saat menanggapi paparan hasil studi MRT oleh World Bank, di Balai Kota, Surabaya, Rabu (26/2/2014).
Adapun, beberapa titik pengembangan koridor yang menjadi perhatian Pemkot Surabaya yakni seperti kawasan Jembatan Merah, Pasar Keputeran, dan Jalan Mayjen Soengkono. Di lokasi tersebut, katanya, nanti perlu dibuatkan kanopi sepanjang jalan menuju koridor MRT agar pejalan kaki tetap merasa nyaman dan tidak terkena panas atau hujan.
"Selain itu, angkutan kota juga harus terpadu dengan MRT, karena transportasi kan tidak bisa sepotong-sepotong, tidak bisa hanya naik trem saja, untuk itu perlu juga ada jalur sepeda, dan semua harus terpadu," imbuh Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
