Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menilai kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang tinggi tidak sepadan dengan produktivitas buruh, terutama industri padat karya.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan seharusnya kenaikan upah diimbangi peningkatan produktivitas buruh sehingga produk yang dihasilkan bisa berdaya saing.
“Sudah tiga tahun produktivitas buruh di Jabar stagnan, bahkan menurun. Produksi barang yang dihasilkan pun cenderung tidak dapat berdaya saing dengan impor,” katanya kepada Bisnis, Selasa (25/2/2014).
Pihaknya khawatir jika produktivitas buruh tidak ditingkatkan akan tergerus oleh daya saing saat digulirkannya pasar bebas Asean 2015. Sehingga, para buruh akan tereliminasi dengan tenaga kerja asing yang masuk.
Kondisi ini akan memicu pengangguran yang besar karena ketidakmampuan buruh meningkatkan produktivitas kerja mereka sesuai kompetensi yang dibutuhkan pasar.
“Industri padat karya kesulitan untuk menyediakan dana bagi peningkatan kompetensi pekerja karena beban biaya telah habis untuk kegiatan operasional,” katanya.
Dia mengharapkan pemerintah harus memaksimalkan kembali balai pelatihan pekerja bagi para pekerja.
Dengan memaksimalkan balai petihan pekerja nantinya buruh akan memiliki etos kerja tinggi, sehingga memiliki produktivitas yang berkualitas.
“Sejak penetapan UMK awal tahun lalu beberapa industri padat karya tidak lagi menyerap tenaga kerja baru. Hal ini sebagai langkah efisiensi yang dipilih pengusaha untuk menekan pengeluaran.”
Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Purwakarta Jawa Barat mengungkapkan penaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) awal tahun ini berdampak pada kinerja buruh yang merosot hingga 50%.
Anggota APKB Purwakarta Manaur Simatupang mengatakan kinerja buruh yang merosot dipastikan akan mempengaruhi produksi barang.
Manaur mengungkapkan tekanan dari tingginya UMK sudah dirasakan sejak lama, namun puncaknya pada kenaikan awal tahun ini.
"Ketika UMK naik menjadi Rp1,5 juta - Rp2 juta dan setiap pabrik memiliki 6.000 karyawan, artinya setiap perusahaan harus menyiapkan kenaikan pengeluaran sekitar Rp100 miliar."
Dia mengaku pengusaha tidak masalah dengan kenaikan UMK bahkan hingga dua kali lipat, apabila sumber daya manusia (SDM)-nya siap pakai.
“Sementara yang saat ini terjadi, UMK naik dan produktivitas kinerja buluh malah menurun 30%-50%," katanya.
Manaur mengharapkan pemerintah harus segera menerapkan solusi untuk menstabilkan keadaan ini, jangan sampai para investor asing enggan datang kembali atau merasa Indonesia sebagai lahan investasi sangat bersaing kompetitif.
\Secara terpisah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat memberikan kemudahan regulasi bagi tenaga kerja yang akan melakukan pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi di sektor industri padat karya.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Jhony Dharma mengatakan pihaknya sudah memberikan kewenangan penuh pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja bagi industri padat karya.
"Pelatihan dan sertifikasi sudah bisa diajukan ke kabupaten/kota di Jabar. Kami hanya melakukan pemantauan dan koordinasi saja," katanya kepada (Ria Indhryani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
