Bisnis.com, KIEV - Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan tiga pemimpin oposisi utama, Jumat (21/2), menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan pemilihan umum dan mengurangi kekuasaan presiden guna menyelesaikan krisis berdarah di negeri itu.
Kesepakatan tersebut menyangkut perubahan undang-undang dasar guna mengurangi wewenang presiden, pembentukan pemerintah persatuan nasional dan pemilihan dini presiden, kata kantor pers presiden Ukraina.
Kesepakatan itu menyerukan penyelenggaraan pemilihan dini presiden tahun ini, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan. Pemungutan suara tersebut mulanya dijadwalkan diselenggarakan pada Maret 2015.
Berdasarkan kesepakatan itu, "pemerintah baru nasional" akan dibentuk dalam waktu 10 hari, seperti dikutip kantor berita Xinhua. Para penengah Uni Eropa menandatangani sebagai saksi adalah Menteri Luar Negeri Jerman, Prancis dan Polandia, kata kantor pers itu.
Dalam waktu satu jam setelah penandatanganan, parlemen Ukraina melakukan pemungutan suara guna memulihkan undang-undang dasar 2004, yang membatasi kekuasaan kepala negara dan memberi parlemen kendali lebih besar mengenai susunan pemerintah, termasuk perdana menteri.
Sebanyak 386 dari 450 anggota parlemen mendukung peraturan itu. Parlemen juga melakukan pemungutan suara guna mendukung penyelenggaraan pemilihan presiden paling lambat Oktober 2014 dan amnesti bagi semua pemrotes yang terlibat dalam pawai anti-pemerintah.
