Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan opini publik tidak boleh dikuasai oleh media milik pengusaha swasta yang akhir-akhir ini menguasai wacana publik.
Menurutnya, setiap simbol negara dan simbol demokrasi seharusnya memiliki stasiun televisi sendiri sehingga bisa memberikan informasi yang berimbang kepada publik.
Dia menegaskan pentingnya negara punya stasiun televisi selain lembaga tinggi negara seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi.
“Ini yang saya tidak masuk akal, opini publik dikusai media pengusaha swasta,” ujarnya saat menyampaikan kegalauannya usai acara peluncuran TV Parlemen milik Setjen DPR bekerja sama dengan Berita Satu, First Media, dan Big TV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Dia juga mengakui setiap negara punya stasiun televisi. "Ini mimpi saya kalau jadi presiden, DPR punya alat komunikasi ke publik. Istana Presiden punya televisi, MK punya televisi,” ujar salah satu calon presiden konvesni Partai Demokrat tersebut.
Marzuki mengakui selama ini sulit sekali berita DPR dipublikasikan oleh media massa. DPR hanya dipublikasi ketika ada berita menarik dan penting.
"Kalau hanya penting tapi tak menarik, media tak akan meliput karena tak punya nilai jual. Karena itulah DPR mengeluarkan dana besar untuk media cetak dan blocking time, tetapi juga tak mampu melawan media yang secara masif membangun citra DPR sebagai lembaga yang buruk," ujarnya.
Dia berharap setiap komisi kerja DPR dapat diberikan jadwal agar memiliki ruang menyampaikan hasil pekerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
