MAKASSAR - Kasus pengusaan lahan plasma sawit oleh para oknum petugas PT Pertamina EP di Kec. Toili, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, kini telah ditindaklanjuti oleh pihak Pertamina pusat.
Menurut laporan yang diperoleh, Pertamina pusat telah mengirimkan tim untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan percaloan tanah yang dilakukan oleh para oknum yang berkerja sama dengan karyawan PT Pertamina EP.
Tim sebut akan melakukan rapat koordinasi pada hari ini di Jakarta. Masalah yang sangat serius akan ditangani oleh pihak Pertamina adalah percalonan tanah yang melibatkan oknum karyawan Pertamina dan kasus tumpang tindih lahan dengan PT KLS
Berkaitan dengan hal tersebut pihak PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) sebagai perusahaan pembina petani plasma sawit tetap mendesak kepada manajemen Pertamina agar mengganti para oknum yang ditugaskan di lapangan karena dinilai arogan dan menghalalkan semua cara untuk mengusai lahan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada komisaris dan direksi Pertamina yang mengutus tim untuk meninjau langsung ke lokasi. Semoga hasil penyelidikan di lapangan bisa menjadi masukan dalam kasus-kasus lahan plasma sawit yang dibebaskan untuk kepentingan proyek LNG di daerah itu," kata Dirut PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), dalam keterangannya hari ini, Senin (23/12/2013).
Dia mengatakan saat ini ada sekitar 60 areal plasma sawit yang menjadi binaan PT KLS telah dibeli dari petani menjadi lahan proyek untuk LNG yang tengah dibangun di Kec. Toili. Lahan-lahan plasma sawit yang produktif ini dibeli dengan murah dari petani plasma sehingga dinilai merugikan.
PT KLS yang memiliki cadangan areal seluas 25.000 hekter untuk pengembangan plasma sawit dengan pola inti-plasma ini juga menerima kerugian yang cukup besar. Betapa tidak, katanya, areal sawit tersebut dibiayai oleh KLS dan saat ini dalam proses produksi.
Menurut hasil penelitian Jaringan Tambang Indonesia (JATAM) bahwa elakangan ini beberapa rencana pembangunan fasilitas pendukung DSLNG menimbulkan masalah serius di Toili dan Batui, Kab. Banggai.
Jatam dalam website www.jatam.org menjelaskan saat ini telah terjadi tarik menarik kepentingan antara pelaku spekulan, petani pemilik tanah, dengan prinsip yang dianut oleh pemrakarsa yakni: biaya murah, dan minim resiko serta tujuan pelaksanaan pembangunan proyek hendak dicapai.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Suryanto menuding, munculnya banyak masalah seputar kegiatan konstruksi DLSNG, hal itu disebabkan permainan para spekulan tanah, sehingga menghambat proses pembebasan lahan untuk pembangunan kilang LNG Senoro oleh konsorsium PT Pertamina-Medco Energi dan PT Donggi Senoro LNG (DSLNG).
Indikasi, katanya, adanya makelar tanah karena pemilik 2,8 persen lahan bertahan dengan menetapkan harga secara sepihak sebesar 200 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah per meter persegi atau senilai 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah per-hektar.
Harga itu jauh diatas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di daerah tersebut berkisar 1.200,00 rupiah hingga 3.000,00 rupiah per meter persegi (Banggai Pos, 2012).
Entah “gerangan apa,” anggota dewan satu ini demikian getol seolah-olah “kebakaran jenggot” dan mendorong dilakukan pembebasan lahan secepatnya. Bahkan ia, tanpa ragu mendesak Pemkab Banggai mengupayakan pembebasan lahan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
