Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) hari ini, Rabu (4/12/2013).
Hal tersebut dikarenakan penetapan DPT merupakan wewenanh KPU dan hanya dapat berubah bila ada rekomendasi dari Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu).
"Masalah DPT sudah selesai, lebih baik sekarang fokus pada proses pemilihan agar tidak terjadi kecurangan. Karena sebaik apapun DPTnya, akan tidak efektif kalau proses pemilihannya penuh kecurangan" ujarnya ketika dijumpai di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Agun memaparkan KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menemukan sekitar 6,5 juta daftar pemilih yang masih bermasalah dari angka yang sebelumnya yaitu 10,4 juta.
"Saya yakin dari 3jutaan yang masih bermasalah itu sebagian besar sudah ada NIK, tinggal 1 juta lagi yang belum," jelasnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan jika setelah penetapan DPT yang belum terdaftar nanti, KPU dapat membuat daftar pemilih khusus berdasarkan Undang-Undang No. 8/2012.
"Bila masih ada yang belum terdaftar, pemilih bisa langsung datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa kartu identitas."
Selain itu, KPU juga diberikan kesempatan menyusun DPT khusus paling lambat 2 minggu sebelum dilangsungkan pemilihan.
