Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemdagri: Praktik Otonomi Daerah Cenderung Semena-mena

Kementerian Dalam Negeri menilai pelaksanaan otonomi daerah saat ini cenderung semena-mena dan tidak kooperatif dengan pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi menyebabkan kewenangan terlalu luas bagi pemerintah daerah, padahal tidak semua aktor daerah terlatih dan kompeten dalam menjalankan urusan kewenangan tersebut
Ringkang Gumiwang
Ringkang Gumiwang - Bisnis.com 20 November 2013  |  20:57 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menilai pelaksanaan otonomi daerah saat ini cenderung semena-mena dan tidak kooperatif dengan pemerintah pusat.

“Kebijakan desentralisasi menyebabkan kewenangan terlalu luas bagi pemerintah daerah, padahal tidak semua aktor daerah terlatih dan kompeten dalam menjalankan urusan kewenangan tersebut,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan, Rabu (20/11/2013)

Alhasil, menurutnya, pengawasan pemerintah pusat terhadap 505 pemerintah kabupaten/kota semakin sulit. Oleh karena itu, dia berharap urusan kewenangan yang bersifat krusial seperti kehutanan, kelautan, dan pertambangan menjadi wewenang pemerintah provinsi.

“Meski pemerintah provinsi saat ini juga masih banyak masalah dalam pelaksanaan pembagian urusan, kami berpendapat koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi itu, lebih mudah dijalankan,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otonomi daerah
Editor : Fatkhul-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top