Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengaku isu penyadapan kepada para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Menko Polhukam, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (18/11/2013) mengaku telah melakukan langkah koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait berita penyadapan para pejabat Pemeritah Indonesia oleh Australia di Media Australia.
Langkah-langkah yang dilakukan, kata Djoko, pertama bahwa pihak Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop untuk menyampaikan bahwa isu tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia.
Kedua, meminta Australia untuk menyampaikan? 'official and public explanation' mengenai komitmen untuk tidak melakukan penyadapan.
Ketiga, Kemlu akan memanggil?Dubes RI di?Canberra ke Jakarta untuk "konsultasi" dan mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan?Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.
"Kemlu juga akan mereview seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," tegas Menko Polhukam.
Seperti diberitakan media, intelijen negeri Kangguru mencoba menguping pembicaraan telepon yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri senior. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
