Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan memilih menunggu ulang sikap pemimpin puncak negeri ini sebelum mengkaji ulang kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dengan Australia menyusul dugaan aksi penyadapan yang dilakukan negeri itu.
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia David Johnston di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jumat (8/10/2013).
“Pembicaraan tentang penyadapan, khususnya terkait kerangka review kerja sama, itu sifatnya makro. Tapi kan belum ada keputusan secara government ke government sekarang ini. Kami menunggu. Kalau sudah hubungan diplomatik, urusannya ada di Menlu. Saya mengikuti bagaimana sikap pak Marty [Menlu RI Marty Natalegawa] saja,” ujar Purnomo.
Hari ini, Menteri Pertahanan Australia David Johnston menemui Purnomo di Jakarta. Kunjungan Johnston dilakukan di tengah pemberitaan hangat soal aktivitas penyadapan yang dilakukan Negeri Kangguru itu melalui perwakilannya di Jakarta.
Namun demikian, menurut Purnomo, kedatangan Johnston ke Indonesia terutama karena baru saja dilantik sebagai Menteri Pertahanan baru dalam kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Tony Abbot.
Kebetulan, ujar Purnomo, Indonesia adalah tetangga terdekat Australia sehingga pejabat dari Negeri Kangguru itu memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi.
“Mereka tanyakan apa yang dulu dilakukan dengan menteri yang lama apa dan langkah-langka ke depan apa. Tentu, karena sekarang terungkap isu penyadapan, saya menanyakannya,” katanya.
Sementara itu, Johnston memilih tidak mengikuti rangkaian konferensi pers bersama dengan Purnomo. Menurut Purnomo, hal itu lantaran Johnston harus segera kembali ke negaranya pada siang ini juga untuk menghadiri sebuah pertemuan pada esok hari.
“Bahkan rencana pertemuan dengan Menkopolhukam [Djoko Suyanto] juga dibatalkan,” kata Purnomo.
Hasil pertemuan antara menteri pertahanan kedua negara malah disampaikan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Sisriadi.
Dalam notanya, Sisriadi mengemukakan bahwa Menhan RI menegaskan tentang hubungan bilateral yang terjalin baik selama ini. Hubungan baik tersebut tidak boleh dinondai dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika hubungan internasional.
Sisriadi melanjutkan, Menhan RI juga meminta penjelasan dari Menhan Australia tentang isu penyadapan yang menjadi isu publik di media massa di Australia dan Indonesia akhir-akhir ini.
Kemudian, lanjut Sisriadi, Menhan Australia menjawab bahwa isu tersebut adalah isu makro yang dibicarakan pada level politik luar negeri antara menteri luar negeri kedua negara. Menhan Australia, katanya, menambahkan bahwa kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia menempati prioritas tertinggi.
Sisriadi juga mencatat bahwa Menlu Australia menegaskan kembali bahwa komitmen negaranya untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia dilandasi dengan komitmen dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam Lombok Treaty.
“Yang saya bacakan ini adalah catatan ketika saya mengikuti pertemuan bilateral antara Menhan RI dengan Menhan Australia, khususnya terkait dengan masalah wire tapping [penyadapan]," katanya.
Purnomo menegaskan bahwa sistem di Lingkungan Kementerian Pertahanan aman dari penyadapan. Pasalnya, ujarnya, Kemhan memiliki sistem keamanan berlapis yang dilapisi dengan algoritma yang kuat. Selain itu, lanjutnya, sistem Kemhan juga tertutup.
“Kami integrasikan teknologi tinggi dengan sistem yang tradisional. Sudah kami cek. Kami punya Lembaga Sandi Negara, kami punya ahli-ahli cyber, kami cek kalau di Kemhan aman,” katanya.
