Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Subadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait berlarut-larutnya kisruh Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014.
Menurutnya, audit itu diperlukan untuk melihat bagaimana sebenarnya proses pemutakhiran data pemilih yang selama ini dilakukan.
Pasalnya, Kemendagri memiliki versi sendiri terkait data pemilih, sedangkan KPU juga punya versi lain, sehingga menimbulkan kisruh.
“Saya minta BPK mengaudit kinerja dan data untuk melihat sajian data mana yang benar terkait pemutakhiran data,” ujarnya.
Menurut Subadri, audit itu juga bisa dilakukan untuk melihat bagaimana penggunaan dana terkait pemilu mengingat lebih dari Rp6 triliun dana yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih.
Dia menilai masih banyaknya data pemilih bermasalah menunjukkan Kemendagri dan KPU tidak serius melakukan pendataan penduduk dan pemutakhirannya.
Subadri mendesak KPU untuk terus membersihkan data pemilih bermasalah, karena kalau tetap dibiarkan, dikhawatirkan akan dimanfaatkan pihak tertentu yang memiliki kekuatan besar untuk memperoleh keuntungan.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 bermasalah, karena sistem adminitrasi kependudukan di Indonesia yang dikelola Kementerian Dalam Negeri masih jauh dari sempurna.
"Data pemilih yang masih banyak bermasalah ketika ditetapkan menjadi DPT menunjukkan sistem adminitasi kependudukan di Indonesia masih buruk," kata Andriof pada diskusi "Dialog Kenegaraan: Mendesak Pembenahan Sistem Adminitrasi Kependudukan" di Gedung DPD, Rabu (6/11/2013).
