Bisnis.com, JAKARTA - Aburizal Bakrie, Calon Presiden Partai Golongan Karya (Golkar) mengatakan politik dinasti tidak masalah asalkan tidak merugikan partai.
Aburizal Bakrie atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ical ini menegaskan bahwa partainya menghormati dan tidak dapat melarang setiap warga negara untuk dapat berkiprah dalam dunia politik, karena hak politik adalah bagian integral dari hak asasi manusia.
Menurutnya, terkait dengan isu politik dinasti yang marak belakangan ini. "Saya tegaskan bahwa partai Golkar pada hakikatnya adalah partai yang modern dan demokratis,"ujarnya dalam pidato politik di acara perayaan ulang tahun partai Golkar ke 49 di Jakarta, Minggu (20/10/2013).
Ketua umum partai Golkar ini meminta seluruh pihak untuk melihat permasalahannya secara proporsional mengenai politik dinasti. "Kita tidak boleh serta merta mengutuk apa yang belakangan ini diwacanakan sebagai politik dinasti," paparnya.
Ical menjabarkan pandangan Golkar terkait politik dinasti, dengan melihat apakah orang yang bersangkutan mampu tampil sebagai pejabat publik yang didukung rakyat dan mampu menjadi pemimpin yang amanah,transparan, dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan serta kebijakan-kebijakannya pun bertumpu pada kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat.
"Selama itu baik untuk partai jalani dengan baik. Politik bukan dinasti yang salah. Kalau bukan dinasti, tetapi melanggar hukum, sama saja," terangnya.
Meskipun begitu, pengusaha sekaligus politisi ini tetap mendukung para penegak hukum dalam memberantas praktip korupsi. "Jika ada kader Golkar yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi maka, kami akan mendukung proses hukumnya. Ini bukti komitmen partai kami dalam memberantas praktik korupsi," jelasnya.
Sementara, Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin mengatakan menolak RUU Pilkada terutama pasal 29 dan 72 yang isinya bertujuan untuk membatasi politik dinasti pada tingkat gubernur dan bupati/walikota.
"Semua fraksi sebetulnya tidak ada yang sepakat dengan usulan pemerintah terkait RUU Pilkada tersebut, sampai sekarang belum ada satu pun fraksi yang menyetujuinya. "ucapnya.
Namun, Nurul belum mengetahui apakah dengan mencuatnya isu politik dinasti ini akan merubah pandangan partai-partai lainnya. Nurul beranggapan kalau semua partai pasti ingin bagian dari keluarganya menjadi caleg atau kepala daerah. "Politik dinasti pasti ada di semua partai," kata anggota DPR Ri fraksi Golkar ini kepada wartawan.
Partai Golkar lebih memilih untuk menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada rakyat. "Kalau Golkar asalkan calon kepala daerah tersebut memiliki kemampuan dan elektabilitas yang baik, maka akan kami usung, sedangkan untuk masalah terpilih atau tidaknya kami serahkan kepada rakyat."
Seperti diketahui, Partai Golkar akan segera menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 18-19 November 2013 mendatang untuk membahas kinerja DPD dan mencari Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Ical pada Pemilu 2014 mendatang. Rapimnas partai Golkar ini mundur sebulan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober.
