Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat melakukan pemetaan tenaga kerja yang belum terserap yang mayoritas tersebar di daerah.
Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengungkapkan dalam 3 bulan mentarang berencana mendata tenaga kerja yang belum terserap, baik yang baru lulus pendidikan maupun tenaga kerja yang mengalami pemutusan kerja (PHK).
“Akan tetapi, di antara pengangguran tersebut juga terdapat para penganggur akut yang memang tidak memiliki motivasi kerja. Hal ini merupakan yang cukup sulit,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10/2013).
Dia menjelaskan serapan kerja di Jabar tergolong baik di mana pada 2008 terdapat lebih dari 2 juta (12,03%) pengangguran dan pada 2012 turun menjadi sekitar 1,94 juta (9,08%), sedangkan tahun ini terus berkurang menjadi 8,9%.
Disnakertrans akan melakukan pendataan lowongan pekerjaan yang ada lengkap dengan setiap sektor yang dibutuhkan, serta info lokasinya. “Kegiatan menghimpun dan mengompilasi data lowongan pekerjaan ini diharapkan dapat menjadi bentuk kegiatan realistis dalam mengurangi pengangguran,” tegasnya.
Menurutnya, kegiatan yang bersingunggungan dengan seluruh kabupaten/kota di Jabar ini sebelumnya sudah mulai dilakukan sejak lama. Sayangnya, memang masih banyak beberapa daerah yang belum melakukannya.
Meskipun pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi perlambatan, pihaknya meyakini berbagai proyek infrastruktur besar seperti Bandara Kertajati, Tol Ciawi, dan perpanjangan Tol Cikampek-Palimanan dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Dengan adanya pemetaan ini, Hening mengharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap setiap tahunnya dan memudahkan informasi peluang pekerjaan bagi publik. “Kami berharap dari sekitar 2 juta pengangguran tersebut dapat terserap sedikit demi sedikit,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaya mengungkapkan perekrutan tenaga kerja industri padat karya selama ini dilakukan secara terbuka, tetapi masih banyak calon tenaga kerja tidak memenuhi keahlian yang diperlukan perusahaan.
Apindo mengungkapkan sistem pendidikan di Indonesia belum bisa mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil sehingga hal ini berdampak terhadap tingkat kompetensi tenaga kerja yang sulit bersaing dengan pihak asing.
Dengan kondisi tersebut, dia mempertanyakan kualitas tenaga kerja dalam negeri. “Untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja asing, tenaga kerja dalam negeri ini harus memiliki keterampilan yang mumpuni,” ujarnya.
Deddy menjelaskan kualitas tenaga kerja ini nantinya akan menentukan upah buruh di masing-masing perusahaan karena selama ini buruh cenderung mengeluhkan upah buruh yang relatif rendah.
"Sekarang sudah ada aturan perburuhan, maka buruh dan pengusaha harus duduk bersama untuk menyepakati sesuai aturan mainnya," katanya.
Apalagi, relokasi industri padat karya yang direncanakan dua tahun lagi beroperasi di Majalengka dan infrastruktur seperti Tol Cipali, BIJB, serta Tol Cisumdawu, sejatinya pemerintah harus mampu melakukan pemetaan ketenagakerjaan.
“Hal ini untuk memeratakan tenaga kerja di Jabar. Kami ingin tenaga kerja dipenuhi warga asli Jabar,” katanya.
Selain itu, saat ini merupakan momentum tepat untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja asal Jabar dengan difasilitasi terlebih dulu pelatihan dan sertifikasi. Hal ini berhubungan erat dengan momentum pemberlakukan masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015.
“Kami ingin kompetensi calon tenaga kerja meningkat agar bisa direkrut dengan mudah,” tegasnya.(k29/k31)
