Bisnis.com, MAKASSAR - Sejumlah pihak menyarankan agar kasus korupsi terkait dana Bantuan Sosial (Bansos) sebaiknya diambilalih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya instruksikan Kejati segera lakukan evaluasi kembali pada kasus bansos. Kalau pun ada pejabat di tingkat level atas yang diduga bertanggungjawab tidak bekerja maksimal maka segera digeser," kata Jaksa Agung Basrief Arief di Makassar, Senin (7/10/2013).
Menurutnya, kasus bansos di Sulsel sudah berlarut-larut dan tidak kunjung ada penyelesaian dan akan lebih baik bila KPK mengambilalih kasus tersebut.
Sementara Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya mengetahui bentuk perjalanan kasus bansos tersebut.
"Saya tahu persis kasus ini, karena pada saat itu sama melakukan advokasi dan sudah jelas ranah hukumnya," jelasnya.
Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara para penegak hukum yang terkait satu sama lain untuk membuktikan adanya dugaan korupsi dalam kasus bansos tersebut untuk segera diangkat statusnya.
"Tetap ada koordinasi supervisi dalam kasus bansos itu. Dalam kasus bansos juga ada aneh dan penanggungjawabnya berada hanya pada level bawah saja yang diambil, sementara atas tidak"
"Pihak Kejati dan Polda sudah dengar dan tahu prosesnya hukumnya. Kalau memang tidak bisa, maka kami minta agar kasus ini diserahkan saja ke KPK," tegas mantan Direktur LSM ACC itu.(antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
