Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Suap Akil Mochtar, Komisi Yudisial Siap Awasi Mahkamah Konstitusi

Bisnis.com, JAKARTA-Komisi Yudisial menyatakan kesiapannya melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi yang rencananya akan dituangkan dalam Peraturan Penganti Undang-Undang (Perpu).
Nurbaiti
Nurbaiti - Bisnis.com 07 Oktober 2013  |  11:34 WIB

Bisnis.com, JAKARTA-Komisi Yudisial menyatakan kesiapannya melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi yang rencananya akan dituangkan dalam Peraturan Penganti Undang-Undang (Perpu).

"Apabila politik hukum negara ini yang kemudian dituangkan ke dalam suatu peraturan, misalnya Perpu, dan mengamanatkan kepada KY [Komisi Yudisial] untuk mengawasi kembali etika dan perilaku hakim MK maka selaku lembaga negara, KY tentunya siap untuk melaksanakannya," kata Jubir KY, Asep Rahmat Fajarseperti dikutip Antara, Senin (7/10/2013).

Menurut dia, suatu lembaga negara yang memiliki kekuasaan sangat besar seperti MK yang putusannya final and binding, seharusnya juga memiliki mekanisme pengawasan lembaga eksternal, selain pengawasan internal MK sendiri.

"Pengawasan eksternal itu bertujuan agar pelaksanaan tugas dan wewenang MK dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Asep mengatakan pengawasan KY terhadap hakim MK bisa saja mekanismenya seperti yang selama ini dilakukannya.

"Terkait teknik pengawasannya sendiri, hal itu tinggal mengadopsi teknik pengawasan yang selama ini telah dilakukan secara rutin oleh KY atas hakim-hakim di MA dan pengadilan," ucap Asep.

Presiden SBY berencana menyiapkan Perppu untuk diajukan ke DPR, yang antara lain mengatur persyarakat aturan mekanisme seleksi pemilihan Hakim MK dan dalam Perppu itu perlu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK.

"Ini penting sesuai semangat UUD 45 maka materi Perppu ini perlu mendapatkan masukan dari 3 pihak, Presiden, DPR dan MA. Saya berharap apabila Perppu ini dilakukan, maka tidak mudah di 'judicial review' di MK sendiri dan kemudian digugurkan, dibatalkan. Kalau itu terjadi maka tidak akan ada koreksi dan perbaikan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Jakarta, Sabtu (5/10/2013).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi komisi yudisial kasus akil mochtar

Sumber : Newswire

Editor : Nurbaiti

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top