Bisnis.com, NUSA DUA — Pemerintah bersama United States Trade Representative (USTR) melakukan pertemuan bilateral guna meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat.
“Kami juga membahas isu dan kepentingan perdagangan yang dianggap masih menghambat perdagangan dari kedua negara,” ujar Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan dalam forum APEC 2013, Jumat (04/1/2013).
Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada lima isu utama yang diutarakan pemerintah Indonesia.
Pertama, mendesak AS untuk segera melaksanakan hasil keputusan Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) terkait peraturan larangan clove cigarette di pasar AS.
Kedua, pemerintah meminta pihak United States Department of Commerce (US-DOC) dan United States International Trade Commission (US-ITC) untuk konsisten dengan ketentuan WTO dalam penyelesaian kasus scope ruling atas produk oil country tubular goods (OCTG) asal Indonesia.
Gita mengaku proses pembuatan OCTG telah melalui proses heat treatment yang signifikan, serta sejalan dengan keputusan akhir United States Customs Border Protection (CBP). “Sehingga tidak ada alasan untuk meragukan keaslian produk OCTG asal Indonesia,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah berharap AS mampu konsisten dengan ketentuan WTO terkait kasus dumping and countervailing duty (CVD) atas produk monosodium glutamate (MSG). Menurutnya, Indonesia akan patuh mengikuti aturan AS dengan melakukan prosedur investigasi yang dilakukan oleh pihak AS.
Keempat, Menteri Perdagangan meminta pemerintah dan kongres AS untuk mempertimbangkan kembali pencabutan kebijakan pemberian fasilitas generalized system of preference (GSP) bagi negara-negara penerima, khususnya Indonesia.
DAYA SAING PRODUK
Dia menilai fasilitas tersebut merupakan perangkat perdagangan yang sangat penting bagi industri dan konsumen AS, serta dunia usaha Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk di pasar AS.
Kelima, dia juga meminta AS untuk mendukung kesuksesan perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 yang bertempat di Bali, dan akan dilaksanakan pada Desember mendatang.
Pemerintah berharap AS dapat mendukung butir-butir kesepakatan dalam KTM mendatang, a.l seperti fasilitasi perdagangan, pertanian, dan paket untuk negaranegara kurang berkembang (least developed countries/LDCs).
Sementara itu, Kepala USTR Michael Froman berharap adanya tindak lanjut konsultasi AS dan Selandia Baru mengenai ketentuan impor hortikultura dan impor hewan dan produk hewan yang telah dilakukan di Jakarta pada 23 September 2013.
