Bisnis.com, WASHINGTON – IMF akan mendorong negara-negara untuk mengumumkan data mengenai partisipasi wanita di pasar kerja.
Upaya tersebut disampaikan oleh manajer direktur IMF Christine Lagarde untuk menarik perhatian para pembuat kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Italia hingga Mesir.
Lagarde mengatakan peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja adalah topik utama yang selalu dibicarakan pada setiap pertemuan IMF dengan pejabat terkait.
“ Beberapa negara bahkan tidak memiliki data statistik atas jumlah perempuan yang mengakses pasar kerja atau bekerja paruh waktu dan IMF dapat menggunakan partisipasi perempuan di pasar kerja sebagai pengukuran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara,” jelas Lagarde.
Dia mendorong negara-negara untuk melaporkan isu gender ini. Upaya sebuah negara untuk fokus pada isu ini tidak akan menyakiti pertumbuhan ekonomi negara manapun.
Data IMF Selasa (24/9) menunjukkan partisipasi perempuan di pasar kerja stagnan pada posisi 50% selama 2 dekade yang mencerminkan kurangnya kemajuan atas kesetaraan gender di pasar kerja.
Kondisi itu menandakan upah yang rendah dan terbatasnya akses terhadap posisi senior bagi pekerja wanita.
Sementara itu, menurut studi National Women’s Law angka partisipasi kerja wanita di Amerika Serikat mencatat kenaikan 60% dari 2009 hingga 2012 dengan rata-rata pendapatan kurang dari $10,10 per jam dibandingkan 20% pada laki-laki.
Tingkatkan Perekonomian
IMF menekankan bahwa pada saat pertumbuhan dunia melambat, penambahan angka partisipasi perempuan di pasar kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang maupun negara maju.
Data IMF juga menunjukkan rincian kredit pajak bagi individu berpenghasilan rendah agar mendapatkan akses perawatan anak yang terjangkau untuk dapat diadopsi bagi negara peminjam.
IMF memiliki kekuatan yang kuat untuk mempengaruhi negara-negara peminjamnya, tetapi Lagarde menampik bahwa isu gender secara struktural akan mempengaruhi pengukuran IMF.
“Jika kami mengetahui ada isu yang diskriminatif atau yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada, maka kami akan membahasnya di setiap pertemuan dengan pembuat kebijakan. Tapi saya tidak akan mengatakan itu akan menjadi salah satu kunci utama,” katanya.
“IMF telah membuat isu gender menjadi isu yang paling sering dibahas dalam penilaian ekonomi negara peminjam selama beberapa tahun,” terang Heidi Crebo-Rediker kepala ekonom Dewan Hubungan Luar Negeri di Washington. (Bloomberg)
